Ketua DPR Bicara Sikap Umat Islam Indonesia soal Palestina di Depan Dubes AS

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua DPR RI menyampaikan kegelisahan umat Islam tanah air terhadap rencana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerussalem.

Bamsoet meminta pemerintahan negeri Paman Sam menunda rencana itu agar tidak memperburuk ancaman terhadap perdamaian dunia.

Bamsoet menyampaikan permintaannya saat menerima Joseph R Donovan, Duta Besar AS untuk Indonesia, di ruang kerja pimpinan DPR RI, Jakarta, Kamis (5/4/2018). Legislator Golkar itu mengingatkan AS bahwa persoalan pemindahan kantor kedutaan merupakan isu sensitif di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

“Ini isu yang sangat sensitif dan bisa menjadi pukulan telak dalam hubungan Amerika dengan negara berpenduduk muslim lainnya. Saya harap rencana pemindahan kedutaan tersebut bisa ditunda, sehingga lingkungan global tetap stabil,” kata Bamsoet yang dalam kesempatan itu didampingi dua wakilnya yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Satya Widya Yudha Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Misbakhun anggota Komisi XI DPR M, serta anggota Komisi III DPR yakni Ahmad Syahroni.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) Presiden memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif juga ikut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia, sekaligus menolak segala bentuk penjajahan maupun konflik kekerasan termasuk yang kini dialami Palestina.

“Sebagai sebuah bangsa dan negara, Indonesia punya kekuatan dan kepercayaan berbicara mewakili dunia Islam. Jika Amerika bisa merepresentasi kekuatan dunia barat dan mampu membangun dialog secara baik dengan Indonesia, saya kira akan membawa banyak manfaat bagi dunia islam dan perdamaian dunia,” kata Bamsoet.

Karena itu, Bamsoet meminta AS ikut mendukung posisi Indonesia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019-2020. Menurutnya, Indonesia juga mengharapkan dukungan serupa dari negara lainnya yang yang memiliki pengaruh besar di PBB.

“Indonesia punya kekuatan dan kelebihan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kami negara dengan penduduk muslim terbesar, sukses menyelenggarakan demokrasi, kondisi keamanan dan stabilitas politik dalam negeri terjaga dengan baik, pertumbuhan ekonomi juga semakin kuat,” jelas Bamsoet.
‎
Selain itu, Bamsoet juga menyinggung tentang kerja sama Indonesia dengan AS di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya. Khusus perdagangan, total transaksi Indonesia-AS pada 2017 mencapai USD 25,908 miliar.
Dari angka itu, ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 17,787 miliar. Sedangkan impor Indonesia dari AS sebesar USD 8,121 miliar.
‎
“Indonesia surplus USD 9,666 miliar,” ujar Bamsoet.

Surplus perdagangan itu seiring dengan kenaikan investasi AS di Indonesia. Investasi baru dari AS pada 2016 mencapai USD 1,16 miliar, sedangkan pada 2017 menjadi USD 2 miliar.
‎
Bamsoet menambahkan, AS berkomitmen meningkatkan investasinya di Indonesia. Bahkan, Michael Richard Pence Wakil Presiden AS saat berkunjung ke Indonesia pada April 2017 menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan investasi menjadi USD 10 miliar.

“DPR mendukung berbagai kerjasama Indonesia dengan berbagai negara lain, termasuk Amerika, dengan prinsip berkeadilan dan saling menguntungkan,” kata Bamsoet. (faz/tna/dwi)