Saifullah Yusuf (Gus Ipul) calon Gubernur Jatim nomor urut dua, menemui sejumlah tokoh nelayan di Muncar, Banyuwangi, Sabtu (14/4/2018). Selain itu, Gus Ipul juga menyempatkan diri untuk mampir ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brak, Muncar.
Di sana, keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, membeli beberapa ikan hasil tangkapan nelayan Banyuwangi. Bertemu dengan Gus Ipul, para nelayan mayoritas menyampaikan keluhannya, terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1/2015 tentang larangan menangkap lobster kecil.
Haji Mastur (57 tahun) salah satu tokoh nelayan mengatakan, Permen ini dikenal nelayan sebagai permen pahit. Lobster yang bertelur dilarang ditangkap, begitu juga dengan ekspor bibit lobster yang berukuran 50-100 gram, juga tidak diperbolehkan lagi. Padahal, kata Mastur, lobster adalah komoditi yang lebih menguntungkan dari hasil laut lainnya. Dengan peraturan ini, produksi budidaya lobster Banyuwangi banyak yang berhenti.
“Para nelayan tidak berani menangkap bibit lobster, pembudidaya lokal pun berhenti produksi,” kata dia.
Selain lobster, para nelayan ini juga mengeluhkan tentang belum meratanya asuransi yang bisa menaungi mereka. Program asuransi nelayan dari pemerintah pusat, masih bersifat terbatas.
Menaggapi hal ini, Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
“Kalau ditangkap untuk dikonsumsi atau bahkan ekspor jelas tidak boleh. Tapi mohon untuk pembibitan bisa menjadi pertimbangan,” kata Gus Ipul.
Sementara untuk asuransi, Gus Ipul bersama Puti Guntur Soekarno berkomitmen akan membantu pembayaran premi asuransi nelayan.
“Program bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, belum mampu mencakup seluruh nelayan,” kata Gus Ipul
Gus Ipul menargetkan seluruh nelayan di Banyuwangi maupun Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 300.000, akan tercakup asuransi. Sementara untuk saat ini, lanjutnya, yang sudah mendapat bantuan baru sebagiannya saja.
Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan bantuan premi asuransi ke nelayan secara proporsional. Misalnya, ditetapkan pemerintah provinsi menanggung 50 persen premi asuransi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dalam skema bukan penerima upah (BPU) atau asuransi lainnya yang punya program serupa seperti PT Jasindo yang preminya sebesar Rp175.000 per tahun.
“Dananya terjangkau oleh alokasi dana APBD Jatim. Ini bukti keberpihakan kami,” ujar Gus Ipul.
Dengan asuransi itu, nelayan bisa terlindungi karena mendapat jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan biaya pengobatan.
“Dengan menjadi peserta asuransi nelayan, bapak-bapak juga berkesempatan menikmati program pemerintah provinsi lainnya karena sudah masuk basis data kami,” kata Gus Ipul.
Selain asuransi nelayan, Gus Ipul mengaku telah menyiapkan sejumlah program lainnya bagi nelayan. Mulai dari teknologi pengumpul ikan untuk memudahkan penangkapan, hingga bantuan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan. Pasar lelang ikan juga akan direvitalisasi menjadi lebih modern, rapi, dan terintegrasi. (ang/ino/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
