FIR Natuna Seharusnya Dipegang Indonesia

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI menegaskan kawasan ruang udara (Flight Information Region) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia. Saat ini FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia

“FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” kata Bamsoet saat melakukan kunjungan kerja bersama Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI, ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/04/18).

Empat pesawat tempur F- 16 mengawal Pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara yang ditumpangi Panglima TNI beserta rombongan saat melintasi kawasan ruang udara Natuna. Empat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau mengawal di sisi kanan dan kiri pesawat VIP begitu masuk wilayah Perairan Kepulauan Natuna hingga mendarat di Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna.

Bamsoet menjelaskan, wilayah perbatasan saat ini terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, keamanan dan kesejahteraan.‎

“Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia,” ujar Bamsoet.

Dia mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

“Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Disini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016. Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan,” jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR RI sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

“Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan,” ujar Bamsoet.

Bambang menjelaskan, dalam realisasi APBN 2017, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.

“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat,” pungkas Bamsoet. (faz/ipg)