KPK Periksa Dua Anggota DPRD Kota Mojokerto sebagai Saksi Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berupaya mengusut tuntas kasus korupsi dalam proses pengalihan anggaran dalam APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017.

Hari ini, Rabu (2/5/2018), Penyidik KPK memanggil dua orang Anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019, sebagai saksi untuk tersangka Mas’ud Yunus Wali Kota Mojokerto.

Masing-masing adalah Choiroyaroh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Sonny Basoeki Rahardjo anggota Fraksi Partai Golkar.

Febri Diansyah Kepala Biro Humas KPK mengatakan, penyidik masih memerlukan keterangan saksi-saksi untuk melengkapi berkas Mas’ud Yunus, dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif di Kota Mojokerto.

Sekadar diketahui, KPK menetapkan Mas’ud Yunus sebagai tersangka kasus korupsi, Kamis (23/11/2017).

Penetapan status hukum itu merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Wiwiet Febryanto mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, serta tiga orang Pimpinan DPRD Kota Mojokerto yaitu Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq.

Dari operasi tangkap tangan (OTT) di Mojokerto, Jumat (16/6/2017), KPK menyita barang bukti uang Rp470 juta.

Suap itu supaya DPRD memuluskan proses pengalihan anggaran senilai Rp13 miliar yang awalnya untuk proyek Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), kepada Dinas PUPR Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto diduga berperan menginstruksikan Wiwiet memberikan suap kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Atas perbuatannya, Mas’ud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, atau Pasal 13 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rid/iss/ipg)