Target Produksi Minyak Belum Tercapai

Produksi minyak dan gas (migas) dalam negeri fluktuatif. Ali Mashar Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa mengatakan, riil produksi harian minyak antara 760 ribu-800 ribu barel per hari (bph).

“Selama ini, seringnya di bawah 800 ribu bph. Apalagi kalau ada unplanned shut down. Mesin mati karena gangguan, karena sudah tua, atau kena petir. Jadi, tidak terencana dan tidak bisa diprediksi,” ujarnya di Kantor Pemkab Gresik, Rabu (9/5/2018).

Kondisi demikian, menurut Ali, sangat berpengaruh terhadap produksi harian minyak. Karena itulah, selama triwulan ketiga 2018 ini, target produksi minyak dari pemerintah yakni minimal 800 ribu bph, belum tercapai.

Selama ini, kata dia, produksi rata-rata minyak secara nasional baru memenuhi lebih dari 90 persen target minimal dari pemerintah.

“Tergantung tadi, kalau ada unplanned shut down, kita bisa penuhi 90 persen, kalau tidak, ya 90 persen lebih lah,” katanya.

Secara otomatis, target penerimaan negara dari hasil produksi minyak belum tercapai. Namun, Ali mengatakan, produsen migas saat ini cukup bisa bernafas lega dengan naiknya harga minyak dunia.

“Berkat doa teman-teman, harganya sekarang bisa naik. Akhir tahun lalu, katakanlah, mentok di 50 (USD/barrel), enggak naik-naik. Sekarang hampir 70 (USD/barrel) lebih,” ujarnya.

Kenaikan harga ini cukup berpengaruh pada iklim investasi minyak di Indonesia. Apalagi dengan adanya penurunan nilai tukar rupiah mendekati Rp14.000 terhadap USD.

“Ya, bagi investor ini cukup menarik, karena hitungan mereka dengan hitungan kita berbeda. Mereka mau melakukan sesuatu, kalau bisa sudah tahu berapa potensi keuntungannya,” katanya.

Tapi investasi, kata Ali, tidak melulu tentang harga minyak. Selain harga, ada iklim investasi yang juga menjadi pertimbangan dari investor. Misalnya terjadinya gangguan sosial, atau iklim perizinan yang kurang mendukung.

“Hal itu bisa menjadikan investor menimbang ulang berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Ali mengatakan, semangat SKK Migas di hulu industri migas tanah air adalah bagaimana dua pihak ini, Pemerintah dan Investor, sama-sama mendapatkan keuntungan.

Tapi, ada kebijakan pemerintah yang perlu dipertanyakan. Kebijakan gross split yang diklaim pemerintah menjadi solusi terbaik agar pemerintah dan investor saling diuntungkan.

Kebijakan itu seolah-olah menyerahkan semua kebutuhan operasional kepada investor migas. Sementara, operasional yang harus dilakukan untuk mengeksplorasi migas itu tidak sedikit dan cukup lama.

“Ya, jadi itulah. Itu yang mungkin menjadikan (pertanyaan), apakah kebijakan gross split ini bisa mewadahi setiap pihak? Ini harus dipikirkan kembali,” katanya.

Di wilayah Jabanusa, jumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau badan usaha yang diberi wewenang eksplorasi dan eksploitasi blok minyak dan gas belum bertambah.

Ali menyebutkan, saat ini, tetap ada sebanyak 32 KKKS di wilayah perwakilan Jabanusa dan belum ada rencana penambahan. Itupun baru separuhnya yang sudah menghasilkan.(den/iss/ipg)