Tujuh Negara OKI Bahas Sistem Pengurangan Kemiskinan

Sebanyak tujuh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Single Windows System (SWS) di Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, pada 10-11 Mei 2018.

“Semua pihak punya peran penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, termasuk perguruan tinggi negeri dan Unej berpartisipasi dengan menerjunkan mahasiswa dalam kuliah kerja nyata tematik untuk mengurangi kemiskinan di desa,” kata Rektor Unej Mohammad Hasan dalam sambutannya di Fakultas Kedokteran Unej, Jember, Kamis petang (10/5/2018) seperti dilansir Antara.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Moh Hasan Rektor Universitas Jember dan Sus Eko Zuhri Ernanda Staf Khusus Kementerian Sosial Bidang Hubungan Internasional di Aula Fakultas Kedokteran Unej, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Konferensi internasional untuk perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan di negara Islam tersebut dihadiri tujuh negara, yakni Azerbaijan, Brunei Darussalam, Malaysia, Turki, Pakistan, Bangladesh, Filipina dan tuan rumah Indonesia.

Menurut dia, partisipasi yang dilakukan Unej dengan membentuk desa mandiri digerakkan oleh mahasiswa, dan diharapkan dapat membantu masyarakat desa untuk mandiri dengan potensi lokalnya, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang.

“Kami berharap konferensi internasional ini dapat bermanfaat bagi masing-masing negara untuk mengurangi angka kemiskinan di negara setempat, sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan hal itu,” tuturnya.

Sementara itu, Sus Eko Zuhri Ernanda Staf Khusus Kemensos Bidang Hubungan Internasional mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka saling belajar penerapan SWS di negara-negara anggota OKI.

“Para delegasi yang datang dari tujuh negara akan saling belajar pengalaman/praktik baik (good practices) penerapan SWS karena sistem tersebut dipercaya menjadi salah satu alat/sistem untuk mengurangi kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin,” katanya.

Abdurahman Syeh Abubakar Sekertariat Nasional (SetNas) SLRT mengatakan SLRT atau SWS adalah fasilitas yang memberikan layanan dan rujukan kepada warga miskin, sehingga warga miskin mendapatkan layanan, apapun keluhannya.

“SLRT memberikan layanan mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dalam praktiknya fasilitator yang ada di SLRT memberikan layanan dengan cara meneruskan keluhan atau keperluan warga miskin ke instansi terkait,” ujarnya.

Ia menjelaskan SLRT dibentuk karena Indonesia dan negara lain menerapkan program mengurangi kemiskinan dengan sistem sasaran dimana program yang ada diberikan ke target tertentu saja, misalnya beras miskin untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga banyak program yang dijalankan terkesan tidak komprehensif.

“Kondisi itu terjadi karena keuangan negara terbatas, sistem sasaran dianggap berkeadilan, dinggap efektif dan efisian, serta desakan dari kekuatan keuangan global yang cenderung berpedoman bahwa negara seharusnya sedikit mungkin memberikan subsidi atau bantuan kepada warga miskin,” katanya.

Dengan demikian, menurut dia, SLRT menjadi alternatif untuk memberikan layanan terpadu kepada warga miskin dan program tersebut dimulai pada tahun 2016 di 50 kota/kabupaten, kemudian tahun 2017 bertambah 20 kabupaten/kota dan tahun 2018 akan bertambah 60 kabupaten/kota.

“Semula dibangun dengan dana APBN, namun saat ini SLRT beroperasi dengan dana APBD, bahkan mencapai 50 persen dananya dari APBD masing-masing kota karena kota/kabupaten sudah merasakan dampak positifnya,” tuturnya.

Dari Oktober 2016 hingga Maret 2018 tercatat sebanyak 700 ribuan keluhan yang diterima dan sebanyak 50 persen berhasil diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan seminar internasional itu digelar FISIP Unej bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI dan Committee for Economic & Commercial Cooperation (COMCEC) menyelenggarakan konferensi internasional yang membahas pengembangan SWS untuk perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan di negara-negara Islam.

COMCEC yang bermarkas di Turki adalah komite di bawah OKI yang bertugas mengembangkan kerja sama antara negara anggota OKI di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, pengurangan kemiskinan dan sejumlah aksi lainnya. (ant/dwi)