Muzani: Prabowo dan Megawati Sepakat Manfaatkan Tarif Impor AS untuk Dorong Industri Dalam Negeri

Ahmad Muzani Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra mengungkapkan, Prabowo Subianto Presiden dan Megawati Soekarnoputri Presiden Ke-5 RI sepakat, tarif impor yang diberlakukan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) harus menjadi momentum kebangkitan produk nasional.

Menurutnya, Megawati dan Prabowo juga turut membahas kebijakan tarif AS ketika Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.

“Keduanya juga sepakat (tarif AS) harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia,” kata Muzani pada Rabu (9/4/2025), seperti dilaporkan Antara.

Dia memperkirakan kebijakan tarif tersebut berpotensi mendongkrak harga produk impor. Sehingga, impor hanya akan dilakukan untuk produk tertentu.

“Karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal. Maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, maka cintailah produk-produk Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muzani menyebut dalam pertemuan itu, Megawati juga berbagi pandangan tentang pengalamannya dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4/2025) malam.

Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati antara lain Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. (ant/ham/rid)