Korea Selatan Gelar Pemilu Presiden Dadakan pada 3 Juni 2025

Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden dadakan pada 3 Juni 2025. Sejumlah tokoh politik mulai menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi tersebut.

Dilansir dari Reuters, Han Duck-soo Penjabat Presiden menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat kabinet pada Selasa (8/4/2025).

“Pemerintah bermaksud menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari pemilihan presiden ke-21,” ujarnya, seraya menyebutkan bahwa waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan partai politik untuk mempersiapkan pemilu.

Pemilu ini akan digelar setelah Mahkamah Konstitusi mencopot Yoon Suk-yeol dari jabatannya sebagai presiden pada Jumat (4/4/2025) lalu.

Sejak itu, Korea Selatan menghadapi kekosongan kepemimpinan yang berdampak pada negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), serta memperburuk perlambatan ekonomi di negara ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.

Kandidat Mulai Bermunculan
Salah satu tokoh yang menyatakan akan maju adalah Kim Moon-soo Menteri Tenaga Kerja. Ia mengundurkan diri dari kabinet pada hari yang sama untuk memulai kampanyenya.

Meski bukan anggota resmi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang pernah menaungi Yoon, Kim unggul dalam sejumlah jajak pendapat di antara tokoh konservatif.

Ahn Cheol-soo anggota parlemen dari PPP yang sebelumnya turut mendukung pemakzulan Yoon, juga menyatakan niat mencalonkan diri.

Ahn sebelumnya pernah bertarung dalam tiga pemilihan presiden. Pada 2017, ia memperoleh lebih dari 21 persen suara. Namun di dua pemilu lainnya, ia mundur dan mendukung kandidat lain.

Selain Kim dan Ahn, beberapa tokoh konservatif lainnya juga disebut-sebut akan maju. Mereka harus menghadapi citra partai yang tercoreng akibat pemakzulan dua presiden terakhir dari kubu konservatif: Park Geun-hye pada 2017 dan Yoon Suk Yeol pada 2025.

Kemudian Lee Jae-myung dari Partai Demokrat menjadi kandidat terkuat. Ia kalah tipis dari Yoon dalam Pilpres 2022, dan kini diprediksi akan kembali maju meski menghadapi beberapa kasus hukum, termasuk tuduhan pelanggaran pemilu dan penyuapan. (ant/saf/ipg)