Kadin Jatim Sebut Tarif Impor 32 Persen AS Beri Dampak ke Perekonomian Jatim

Ketentuan tarif impor sebesar 32 persen yang ditetapkan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu, disebut Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) akan memberikan dampak pada perekonomian Jatim.

Menurut Adik, munculnya kebijakan tarif ini akan memberikan dampak secara langsung terhadap penurunan ekspor di Jatim.

“Amerika adalah salah satu negara tujuan utama ekspor nonmigas Jawa Timur. Selama Januari 2025, ekspor nonmigas Jawa Timur ke Amerika Serikat mencapai US$ 281,96 juta,” terangnya, Senin (7/4/2025).

Adik melanjutkan, total ekspor nonmigas Jatim ke AS adalah sekitar 14,50 persen berupa produk unggulan yang meliputi, perhiasan, produk logam, tekstil, alas kaki, elektronik, kayu dan barang dari kayu.

“Kalau kebijakan ini tidak bisa dinego, Jatim akan berisiko mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengganggu pemasukan devisa,” tambahnya.

Selain itu ada juga dampak tidak langsung dari kebijakan itu adalah terganggunya rantai pasok yang juga akan berimbas pada ancaman PHK.

Sementara yang terakhir, lanjut Adik, adalah dampak sosial yakni adanya ketimpangan dan ketegangan.

“Karena PHK massal dapat memicu lonjakan kemiskinan, putus sekolah, hingga kerawanan sosial dan ketegangan sosial seperti demonstrasi pekerja dan instabilitas kawasan industri menjadi risiko nyata,” jelasnya.

Karena itu, Adik menyarankan agar Indonesia bisa memperkuat perdagangan dalam negeri atau pasar domestik, mencari negara tujuan ekspor baru, serta meningkatkan investasi dengan mempermudah usaha.

Adik menambahkan, hal yang tidak kalah penting dan perlu ditingkatkan adalah pemerintah harus mampu memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dengan komunikasi yang baik dan kebijakan yang kongkrit.

“Karena dari info yang kami dapat tingkat kepercayaan kepada pak Prabowo masih bagus bisa melampaui 80 persen, begitu masuk ke pemerintah tingkat kepercayaan turun 20 persen, dan begitu masuk ke kebijakan turun lagi 20 persen,” ungkapnya.

Dari data tersebut, Adik melihat bahwa kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah hampir di bawah 50 persen.

“Ini harus jadi koreksi, dan sekali lagi perbaiki. Dalam menghadapi tantangan ini, semua pihak harus inovatif, adaptif dan kolaborasi. Tiga hal ini yang harus dilakukan semua pihak baik pemerintah maupun pelaku ekonomi,” tandasnya. (kir/bil/ham)