Negara ASEAN Kompak Bahas Respons Tarif Resiprokal AS untuk Hadapi Trump

Para pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Prabowo Subianto Presiden RI berkomunikasi untuk membahas respons terhadap kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Donald Trump Presiden AS.

Seperti diketahui pada Rabu (2/4/2025) lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.

Dalam menghadapi hal tersebut, para pemimpin melakukan telewicara dan bertukar pandangan antara lain Prabowo Presiden, Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, Hassanal Bolkiah Sultan Brunei Darussalam, Ferdinand Marcos Jr Presiden Filipina dan Lawrence Wong Perdana Menteri Singapura.

“Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, Sabtu (5/4/2025).

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anwar Ibrahim (@anwaribrahim_my)

Ia juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar Minggu depan, bakal menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

“Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

Sebagai informasi, Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban perang dagang AS.

Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen dan Thailand 36 persen. (bil/faz)