Indonesia Butuh Banyak Tenaga Ahli Bangun Infrastruktur

Basoeki Hadimoeljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengemukakan saat ini Indonesia membutuhkan banyak tenaga ahli yang berkualitas karena banyaknya pembangunan infrastruktur nasional.

“Untuk memenuhi kualifikasi tenaga ahli berkualitas ini, pendidikan sekarang harus mulai dikuatkan, dalam rangka menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja. Saya harap sekolah atau perguruan tinggi tidak hanya membuka kelas yang konvensional, tapi harus menyesuaikan kebutuhan,” kata Basoeki saat membuka Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Jumat (1/6/2018).

Sebagai Ketua Dewan Penasehat PII, Basuki menyatakan organisasi profesi itu sebagai wadah yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebab PII memiliki daya saing yang dapat meningkatkan kontribusi insinyur guna melakukan pembangunan nasional.

Hermanto Dardak Ketua Umum PII mengatakan tantangan yang dihadapi oleh insinyur pada era ini adalah perkembangan digital.

“Kita perlu menghadapi tantangan sesuai zamannya,” ujarnya, seperti dilansir Antara.

Kalau zaman sekarang, lanjutnya, tantangan terbesar adalah perkembangan digital.

Ia menjelaskan digitalisasi dan otomatisasi sudah memengaruhi pola kehidupan masyarakat, sedangkan dampak dari semua itu juga memengaruhi lapangan kerja dan lainnya.

“Semua kita persiapkan dengan baik dan matang, baik insinyurnya maupun sumber daya alamnya, bahkan tanpa kita sadari,? kita telah banyak menggunakan sistem digitalisasi atau otomatisasi. Sekarang ini sudah ada e-tol dan beberapa produk teknologi otomatis lainnya. Sebenarnya itu juga membawa dampak ke lapangan kerja,” tuturnya.

Oleh karena itu, katanya, dalam Rapimnas II yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Ke-66 PII itu, mengambil tema “Kesiapan Sumber Daya Keinsinyuran Memasuki Era aindustri 4.0”.

“Harapannya, agar kita mampu memperbarui produk keinsinyuran sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman,” katanya.

Pada kesempatan itu, Hermanto Dardak juga menawarkan perlunya sertifikasi standarisasi pelayanan keinsiyuran serta perlindungan terhadap pelayanan keinsiyuran kepada Menteri PUPR.(ant/iss)