Pemprov Jatim Siapkan Truk Penyedia Bahan Pangan untuk Kendalikan Harga

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Jatim memberangkatkan truk Lumbung Pangan Etalase Pengendali Inflasi kabupaten/kota (EPIK) di Gedung Negara Grahadi, Senin (17/3/2025).

Truk Lumbung Pangan Mobile ini merupakan bantuan dari BI untuk Pemprov Jatim dan diserahkan langsung oleh M. Noor Nugroho Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur kepada Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim.

Program Lumbung Pangan Mobile ini memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan, yang merupakan kolaborasi bersama Pemprov Jatim dan BI Jatim.

Khofifah mengatakan, truk ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilisasi pengendalian harga.

“Ini adalah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Jadi program ini berkeliling ke mana-mana memberikan penetrasi harga beberapa sembako,” kata Khofifah.

Menurutnya, truk ini mengangkut 5 ton beras JATIM CETTAR yang akan didistribusikan ke 13 Toko EPIK di 8 kabupaten/kota yang sudah bekerjasama dengan BUMD PT. JGU sebagai distributor.

Antara lain Surabaya, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Sidoarjo, Gresik, Jombang dan Ngawi.

“Beras yang diberangkatkan tadi itu semua adalah beras premium 5 kg. Nanti akan disiapkan juga yang 3 kg untuk kebutuhan zakat fitrah misalnya,” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK yakni Lumbung Pangan EPIK Reguler yang terdapat di 13 titik 8 Kab/Kota dan Lumbung Pangan EPIK Mobile yang memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan.

Dengan tujuan pengendalian inflasi yang menyasar lokasi di seluruh Jawa Timur, khususnya wilayah yang harga pangannya tinggi.

Sementara itu, M. Noor Nugroho Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim mengatakan bahwa kebutuhan operasional dari kendaraan pengendalian inflasi itu akan memanfaatkan program sinergitas BUMD Jatim. Sehingga dibutuhkan kerjasama berbagai elemen untuk kesuksesan jangka panjangnya.

“Belajar dari pengendalian inflasi komoditas beras tahun 2023, TPID telah mengimplementasikan kebijakan korporasi petani Jawa Timur dengan kelembagaan Koperasi Multi Pihak atau KMP. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi,” pungkasnya. (wld/saf/ipg)