Okupansi Hotel Menurun Dampak Efisiensi Pemerintah, PHRI Jatim Beralih Kejar Pasar Swasta

Pemotongan anggaran negara atau efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto Presiden tidak hanya berimbas pada kinerja pemerintah saja, tetapi juga pada industri wisata, salah satunya dunia perhotelan.

Karena, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, disebutkan bahwa salah satu pos yang anggarannya dipangkas untuk efisiensi adalah perjalanan dinas, atau rapat-rapat yang selama ini diselenggarakan di hotel.

Dwi Cahyono Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim mengatakan, sebelum adanya Inpres itu kontribusi pemerintah untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) bisa mencapai 40 persen, bahkan sebelum November 2024 mencapai 50 persen.

Alhasil pemangkasan ini berimbas pada anjloknya pemasukan hotel dan restoran yang juga nantinya akan merembet ke masalah operasional, termasuk mengurangi pekerja hotel.

Dwi Cahyono menyebutkan bahwa dampak efisiensi ini menyebabkan keterisian hotel berdasarkan catatannya awal pekan ini hanya mencapai 30 persen. Bahkan, dia menyebut pekan lalu keterisian hanya mencapai 20 persen.

Keterisian kamar itu dilihat dari beberapa faktor, salah satunya MICE. Dia mengakui keterisian kamar hotel memang lebih banyak dari MICE, dan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dan swasta seperti meeting.

“Beberapa kegiatan ketika mereka mengambil meeting room, mereka juga ambil kamar. Dengan adanya efisiensi ini pengadaan (pemerintah untuk) MICE memang jauh berkurang,” ujarnya ketika mengudara dalam program Wawasan Suara Surabaya, Senin (17/3/2025).

Dwi Cahyono menyebutkan sebelum adanya efisiensi, pemerintah rutin memprogram acara-acara yang diadakan di hotel. Namun, dengan adanya efisiensi ini, kebanyakan agenda-agenda pemerintah itu dialihkannya ke gedung instansi milik pemerintah sendiri, maupun dalam bentuk kegiatan lain.

“Ini terjadi di Jawa Timur secara keseluruhan, lebih banyak yang kota-kota destinasi punya fasilitas MICE. Ya seperti Surabaya, Pasuruan, Batu, Kediri, Banyuwangi dan beberapa tempat-tempatnya,” bebernya.

Karenanya, lanjut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh PHRI untuk dapat terus membiayai operasional hotel. Di antaranya melakukan pendekatan ke pihak swasta dan wisatawan asing.

“Kenapa wisatawan asing? karena wisatawan nusantara sekarang juga kena efisiensi, dan ini dirasakan teman-teman travel,” ujarnya.

Ketua PHRI Jatim menyebut, efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo Presiden ini juga berpengaruh pada anak-anak sekolah. Dia mencontohkan di Jawa Barat, Gubernurnya mengimbau untuk tidak melakukan study tour.

“Kalau di Jawa Timur tidak boleh ada wisuda SMA-SMP, jadi itu yang membuat beberapa hal (menyebabkan) penurunan,” jelasnya.

Ke depan, Dwi Cahyono menjabarkan, pihaknya akan mencoba menggiatkan melakukan promosi yang lebih variatif dan kreatif untuk menarik pasar lain yang diharapkan dapat mengganti segmen pasar pemerintah.

Di sisi lain, soal potensi pemotongan atau PHK karyawan akibat kebijakan efisiensi ini, dia menyebut di Jatim masih belum ada. Tidak seperti di provinsi lain yang sudah ada PHK akibat penuurnan okupansi. Hanya saja, di Jatim, sudah ada pekerja yang statusnya harian, kebanyakan tidak dilanjutkan.

“Tapi kalau ini dilanjut efeknya akan lebih masif. (Karenanya) kami berharap ketika Hari Raya (Idulfitri) okupansi ini bisa kembali normal atau bahkan melebihi tingkat yang lebih tinggi” tuturnya.

Jika penurunan okupansi ini masih terus berlanjut bahkan setelah lebaran, Dwi Cahyono menjelaskan pihaknya akan mengambil langkah yang sama ketika pandemi Covid-19 lalu.

“Saat Pandemi Covid, yang kita lakukan ya merumahkan, kerja dua minggu, terus digilir harinya. Itu memang salah satu cara untuk mengatasi biaya operasional hotel yang tinggi,” ucapnya.

“Kebetulan untuk bulan puasa ini masih aga tertolong, karena ada buka bersama, (okupansinya) masih ada 50 persen,” tambahnya. (nis/bil/ham)