Presiden Diminta Tegur Keras Kepala Bapanas yang Sebut Beras Berkutu Boleh Dikonsumsi Masyarakat

Firman Soebagyo anggota Komisi IV DPR meradang atas temuan 300 ribu ton beras berkutu yang tersimpan di gudang Bulog. Fakta mengenai adanya beras berkutu ini terungkap saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta yang dipimpin Titiek Soeharto selaku ketua komisi.

Dalam kasus temuan 300 ribu ton beras berkutu ini, Firman menyayangkan pernyataan para pemangku kepentingan yang menurutnya tak memberikan fakta yang sebenarnya dan cenderung membingungkan.

“Pejabat tersebut satu dengan yang lainnya membuat pernyataan yang simpang siur dan ini menunjukan bahwa para pejabat jalan sendiri-sendiri menyikapi temuan ini karena mereka panik. Mereka tahu bahwa temuan ini pasti akan sampai ke presiden langsung, karena Mbak Titiek yang menemukan adanya beras berkutu ini,” ungkap Firman Soebagyo, Senin (17/3/2025).

Politisi senior Partai Golkar ini juga mengaku geram lantaran pernyataan Arief Prasetyo Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di salah satu media mengatakan beras berkutu masih bisa dikonsumsi manusia. Di sisi lain wakil menteri pertanian (Wamentan) menyatakan bahwa beras berkutu bisa dijadikan makanan ternak.

“Begitu mudah para pejabat publik membuat pernyataan. Terkesan ngawur dan apakah serendah itu derajat rakyat harus mengkonsumsi beras berkutu yang tidak layak. Wamentan mengatakan bahwa beras berkutu seperti itu hanya bisa dikonsumsi untuk pakan hewan,” tuturnya.

“Lalu apakah artinya menurut Kepala Bapanas selaku pejabat pemerintah menyetarakan manusia sejajar dengan hewan? Saya minta Kepala Bapanas harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” sambung Firman.

Firman juga menyoroti mengenai ketiadaan empati pemangku kebijakan terhadap keberadaan beras berkutu yang merupakan hasil impor. Beras tersebut dibeli dengan uang rakyat, lantas didiamkan begitu saja di gudang Bulog hingga berkutu.

Untuk diketahui, tahun lalu pemerintah mengimpor dua juta ton beras. Adapun dari dua juta ton itu, sisa beras yang berkutu ini mencapai 300 ribu ton.

“Lebih konyol lagi pembuat kebijakan tidak sadar bahwa beras yang berkutu ini adalah sisa impor tahun lalu dan mereka yang membuat kebijakan tidak sadar bahwa beras tersebut dibeli dengan uang negara yang bersumber dari uang rakyat,” kata Firman yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.

Karenanya, dia meminta kepada Prabowo Subianto Presiden menegur keras kepada para pembantunya dan mengadakan evaluasi kinerja. Apakah para pejabat tersebut layak dipertahankan atau tidak.

Selanjutnya, Firman turut menjelaskan bahwa dalam rapat dengan Komisi IV, sudah ada penjelasan dari Amran Sulaiman Menteri Pertanian. Dalam penjelasannya, Mentan menegaskan beras berkutu tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat. Pernyataan Mentan Amran ini pun diapresiasi oleh Komisi IV DPR RI.

“Tetapi yang menjadi pertanyaan besar Kepala Bapanas kok masih membuat pernyataan yang kontroversi dan membingungkan rakyat. Apakah ada unsur kesengajaan agar reputasi pemerintahan Prabowo jelek di masyarakat. Kalau itu terjadi alangkah naifnya para pembantu presiden ini. Kemana kiblatnya?” tegasnya.

Anggota Baleg DPR ini pun berpesan agar segenap pemangku kebijakan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Terlebih kondisi bangsa kini sedang tidak baik-baik saja. Para pejabat sudah sepatutnya bersimpati dan berempati terhadap kesulitan rakyat.

“Hendaknya para pejabat publik harus lebih hati-hati dalam membuat pernyataan jangan menambah beban presiden yang telah bertubi-tubi dapat tekanan masyarakat akibat pagar laut, disusul LPG 3 kg dan bensin oplosan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Arief Prasetyo Adi Kepala Bapanas mengatakan, stok beras yang disebut berkutu di gudang Perum Bulog masih dapat dikonsumsi. Tapi beras berkutu itu harus lewati proses fumigasi atau pengendalian hama.

“Masih (bisa dikonsumsi), beras kutu itu artinya berarti beras itu tidak mengandung chemical yang berlebihan,” ujarnya.

Dia meminta agar memeriksa seluruh gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengetahui kondisi beras secara keseluruhan. Hal tersebut berkaitan dengan temuan stok beras impor berkutu di gudang perusahaan pelat merah tersebut.

“Cek seluruh gudang Bulog, kemudian dilakukan fumigasi atau perawatan beras supaya tidak ada kutu. Mereka (Bulog) sudah paham caranya,” ujar Arief.

Selain itu, Arief memastikan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras sebanyak 150 ribu ton di tiga zona tetap berjalan. Ia berharap, beras SPHP sampai di tangan masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. (bil/ham)