Soal Rencana BKN Bantu CPNS Kembali Kerja di BUMN dan BUMD, Akademisi: Harusnya Bisa

Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi pembahasan yang panas. Karena, beberapa peserta mengaku telah resign dari pekerjaan lamanya, karena telah dinyatakan lolos CPNS.

Hal ini kemudian direspon oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa mereka akan menjalin komunikasi dengan BUMN dan BUMD, agar bisa mempekerjakan CPNS sambil menunggu waktu pengangkatan, jika peserta merupakan pegawai dari instansi terkait.

Gigih Prihantono Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga berpendapat, hal ini bisa saja terjadi. Mengingat BUMN dan BUMD masih terhubung dengan pemerintahan.

“Tapi apakah peserta CPNS hanya berasal dari BUMN dan BUMD saja? Beberapa dari mereka juga ada dari perusahaan swasta? Lalu bagaimana?” terang Gigih, Senin (10/3/2025).

Kalau masih sesama kantor atau perusahaan milik negara, lanjut Gigih, pemerintah masih bisa mengusahakan itu. Tapi kalau dari perusahaan swasta, akan susah.

“Misalnya saja saya yang jadi bos di perusahaan swasta itu, sekalipun yang minta BKN, saya nggak akan mau terima,” ungkapnya.

Gigih beralasan, perusahaan tidak mendapat keuntungan apapu. jika menerima kembali pegawai yang resign.

Selain itu, perusahaan harus mengeluarkan cost lagi untuk memberi gaji pegawai, yang pada akhirnya mereka akan resign kembali.

“Ngapain saya mengeluarkan cost, padahal saya tahu kalau mereka akan resign lagi setelah pengangkatan CPNS. Lebih baik saya rekrut orang baru. Yang lebih loyal,” jelasnya.

Lebih dari itu, Gigih kembali menegaskan, dalam persoalan penundaan pengangkatan CPNS ini dia menyoroti terkait perencanaan pemerintah yang amburadul.

“Kalau menurut saya, ngapain harus ditunda. Lebih baik dilantik saja sekalian sesuai dengan jadwal awal. Kalau misal harus mundur, minimal seminggu atau dua minggu nggak masalah,” tandasnya. (kir/saf/ipg)