Akademisi Sebut Penundaan Pelantikan CPNS Taruhkan Nasib Banyak Orang

Gigih Prihantono Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga menyebut, penundaan pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sama dengan menaruhkan nasib banyak orang.

Untuk diketahui, sebelumnya Rini Widyantini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa jadwal pengangkatan CPNS disesuaikan menjadi Oktober 2025, yang awalnya dijadwalkan Februari hingga Maret 2025.

Menurut Gigih, seharusnya pemerintah bisa konsekuen dengan jadwal yang sudah dibentuk dan direncanakan sejak lama, termasuk juga terkait pengangkatan CPNS.

“Harusnya mereka sudah menghitung kan kebutuhan CPNS ini seperti apa mulai dari anggaran sampai jumlah pegawai,” terangnya, Senin (10/3/2025).

Terkait penundaan pengangkatan CPNS ini, Gigih menyoroti beberapa hal. Pertama, proses perencanaan yang kurang tepat dan tidak benar.

“Kenapa? Ya karena sebelum kita merekrut orang, harusnya kita punya proyeksi dan perencanaan. Termasuk tanggal penyelenggaraan,” ungkapnya.

Gigih melanjutkan, sorotan yang kedua adalah adanya hubungan efisiensi anggaran dengan pengunduran jadwal pengangkatan CPNS.

“Kita semua tahu, saat ini di beberapa pos, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Yang saya tanyakan, apakah anggaran perekrutan CPNS ini juga termasuk?” katanya.

Selain itu, Gigih juga menyoroti peserta CPNS yang usianya sudah mendekati batas persyaratan pengangkatan, alih-alih mereka yang terlanjur resign dari perusahaan.

“Kan kalau CPNS maksimal pelantikan usia 35 tahun. Kalau usia peserta di bulan Oktober sudah 35 tahun kan ya kasihan. Hak mereka jadinya terampas. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan. Artinya ini bukan soal penundaan jadwal, tapi nasib orang banyak,” jelasnya.

Mundurnya jadwal pengangkatan CPNS, kata Gigih, sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah dalam hal merencanakan jadwal saja nggak bisa. Kalau ini saja nggak bisa, bagaimana dengan mengelola negara? Hal-hal seperti ekspektasi publik ini yang harus dijaga,” tandasnya. (kir/saf/ipg)