DPR Minta Pengangkatan CASN Dilakukan Bertahap, Jangan Biarkan Ketidakpastian Berlarut-Larut

Zulfikar Arse Sadikin Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan bahwa pengangkatan para calon aparatur sipil negara (CASN) yang kini telah hampir selesai prosesnya, baik di pusat maupun daerah, harus segera dilakukan agar mereka mendapatkan kepastian dan ketenangan.

Zulfikar menyampaikan hal ini menanggapi rencana aksi demo yang dilakukan oleh CASN terkait penundaan pengangkatan mereka.

Menurut Zulfikar, keputusan ini penting untuk memberi kepastian bagi CASN agar mereka tidak merasa khawatir atau tertekan.

“Kalau mereka mendapatkan ketenangan dan kepastian, tentu mereka akan lebih semangat saat bekerja nanti. Mereka akan masuk menjadi birokrat yang melayani masyarakat. Jika nasib mereka sudah jelas, mereka pun akan siap memastikan nasib masyarakat yang mereka layani,” ujarnya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Zulfikar juga menambahkan bahwa Komisi II DPR meminta agar pengangkatan CASN dilakukan secara bertahap. Untuk itu, badan kepegawaian negara (BKN) diminta untuk memberi ruang dan mengupayakan proses pengangkatan ini selesai pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk CPPPK.

Untuk CASN yang saat ini masih menjadi PPPK, kata Zulfikar akan tetap digaji.

“Tentu tetap akan dibayar. Mereka yang masih bekerja akan tetap dibayar karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah,” kata Zulfikar.

Ia menjelaskan bahwa tenaga non-ASN (CP3K) yang masih bekerja harus tetap digaji hingga mereka mendapatkan kepastian pengangkatan.

Terkait dengan CASN yang berasal dari sektor swasta atau yang sudah keluar dari pekerjaan, Zulfikar menekankan pentingnya pengangkatan dilakukan secara bertahap untuk menghindari kekosongan dan ketidakpastian.

“Beberapa instansi dan daerah sudah menyiapkan anggaran dan mempersiapkan rekrutmen CASN untuk 2025. Mereka sudah siap dengan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan syarat lainnya. Jika sudah siap, pengangkatan bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Kata dia, beberapa daerah seperti Pariaman dan Jawa Barat telah menyiapkan anggaran dan hampir mencapai 95% kesiapan untuk melakukan pengangkatan.

Zulfikar menegaskan bahwa pengangkatan CASN harus dilakukan dengan langkah yang terkoordinasi dan transparan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Komisi II DPR RI pun siap untuk memanggil pihak terkait guna memastikan bahwa proses pengangkatan berjalan lancar sesuai dengan komitmen yang telah dibuat. (faz/ham)