Pimpinan MPR Desak Pertamina Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Ungkap Isu Blending Illegal

Eddy Soeparno Wakil Ketua MPR meminta Pertamina segera membentuk Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki dugaan blending illegal yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Hal ini disampaikan Eddy terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak oleh Pertamina yang melakukan pencampuran Pertalite dengan Pertamax.

“Situasi saat ini sangat membingungkan masyarakat. Di satu sisi, aparat penegak hukum menyatakan ada praktik blending illegal, sementara Pertamina membantahnya. Agar kebingungannya teratasi, saya rasa penting untuk segera dibentuk Tim Investigasi Independen yang kredibel, terdiri dari orang-orang yang dikenal masyarakat, dan memiliki integritas tinggi,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (6/3/2025).

Eddy menekankan bahwa pengungkapan kasus ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

“Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dengan adanya Tim Independen ini, kita berharap bisa menemukan fakta yang jelas mengenai isu blending illegal ini,” tambahnya.

Selain itu, Eddy juga menyoroti dugaan kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun akibat praktik korupsi dalam tata kelola distribusi bahan bakar oleh Pertamina.

“Ini adalah momentum yang sangat penting bagi Pertamina untuk melakukan perbaikan tata kelola internal. Pengawasan terhadap kinerja perseroan harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” tegasnya.

Eddy menambahkan, Pertamina sebagai salah satu BUMN yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, harus menjaga kepercayaan publik.

“Kita semua bergantung pada Pertamina, mulai dari BBM untuk kendaraan hingga LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kasus seperti ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap BUMN yang seharusnya memberikan manfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Dengan terbentuknya Tim Investigasi Independen yang kredibel, diharapkan kasus ini dapat segera terungkap dan publik dapat memperoleh kejelasan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan distribusi minyak oleh Pertamina.(faz/ipg)