Banjir Sebabkan Aktivitas Publik di Kota Bekasi Lumpuh Total

Tri Adhianto Wali Kota Bekasi menyebut, banjir yang meluas hingga melanda delapan dari total 12 kecamatan di wilayah itu telah menyebabkan aktivitas publik lumpuh total.

“Kota Bekasi hari ini lumpuh. Jalan utama, kantor pemerintahan bahkan rumah sakit tergenang air. Limpasan air sungguh luar biasa,” kata Tri Adhianto dilansir dari Antara pada Selasa (4/3/2025).

Ia menyatakan banjir paling parah terjadi di sepanjang lintasan Sungai Bekasi, terutama di area pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi. Ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari delapan meter, lebih tinggi dibandingkan banjir tahun 2016 dan 2020.

Tri Adhianto menjelaskan banjir disebabkan oleh meluapnya air dari tanggul yang dibangun Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC). Selain itu, masih terdapat patahan dan tanggul yang belum terbangun di sepanjang sungai sehingga memperparah dampak banjir.

“Ketinggian air mencapai lebih dari delapan meter sehingga air melimpas dari tanggul yang sudah dibangun. Di beberapa titik, tanggul belum selesai dibangun sehingga dampaknya sangat besar,” ucapnya.

Pemkot Bekasi telah mengingatkan warga untuk melakukan evakuasi sehari sebelumnya. Hingga saat ini pihaknya masih terus mendata warga yang bertahan di lantai dua rumah mereka serta kendaraan yang terendam.

“Kami akan berupaya merehabilitasi sungai dan berkoordinasi dengan BWSCC untuk menangani kiriman air dari Bogor,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau segenap warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi dari pihak berwenang guna menghindari risiko yang lebih besar.

Banjir ini sekaligus mengungkapkan kerentanan geografis Kota Bekasi terhadap bencana hidrometeorologi terutama saat musim hujan datang. Beberapa faktor yang memperparah banjir antara lain kiriman air dari hulu (Bogor), infrastruktur tanggul yang belum optimal hingga perubahan lingkungan akibat urbanisasi.

“Untuk jangka panjang, diperlukan rehabilitasi sungai, pembangunan tanggul yang lebih kokoh dan koordinasi dengan pemerintah daerah hulu. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana juga menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” kata dia. (ant/nis/ipg)