
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jatim menolak penundaan eksekusi rumah di Jalan Dr Soetomo Surabaya, setelah bertemu dengan perwakilan Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut GRIB, harusnya eksekusi dibatalkan.
Pada aksi yang digelar Kamis (27/2/2025), pihak PN Surabaya sempat berada di lokasi dan menyampaikan putusan penundaan eksekusi rumah Tri Kumala Dewi.
“Melihat situasi dan kondisi saat ini, juga rekomendasi surat dari Polrestabes Surabaya, eksekusi pada hari ini ditunda,” ungkap Darwanto Juru Sita PN Surabaya di tengah kerumunan massa.
Sementara itu, David Andreasmito Pembina GRIB Jaya Jatim bersyukur eksekusi hari ini ditunda. Artinya, pihak eksekutor masih menghargai keberadaan keluarga Tri Kumala Dewi di rumah tersebut.
“Cuma yang kami sayangkan, keputusan eksekusi rumah ini hanya ditunda. Yang kami inginkan adalah dibatalkan. Karena semua sudah jelas, penjualan HGB mati itu tidak berarti,” terangnya, saat ditemui terpisah.
Menurut informasi yang dihimpun David, penjualan surat rumah itu diduga dilakukan oleh DPO inisial RD, yang pernah dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan pemalsuan dokumen dan alat bukti lainnya pada 2013 silam.
Sementara itu, terkait upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga Tri Kumala Dewi, David mengatakan telah membuat laporan ke Bareskrim pada tahun 2024 lalu, dan masih berjalan hingga saat ini.
“Kami juga akan melakukan hearing ke Komisi III DPR RI terkait kasus ini,” katanya.
David masih berharap agar kasus ini bisa berakhir damai dengan adanya permohonan maaf dari pihak Handoko, pembeli surat terakhir yang meminta Tri Kumala Dewi membayar ganti rugi sebesar Rp5,4 miliar.
“Untuk pak Handoko, kami ampuni kalau kamu minta maaf. Kami masih berharap ini ada perdamaian,” tandasnya. (kir/wld/ham)