
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menegaskan komitmennya memacu suksesnya pembangunan nasional, khususnya dengan mendorong sinergitas pemerintah pusat dan daerah.
Luky Alfirman Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu menjelaskan sinergisitas tersebut terwujud salah satunya dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menekankan instrumen tersebut merupakan alat untuk merealisasikan program.
“Tujuannya apa? Ya tadi, bagaimana kita membangun ekonomi, membangun rakyat Indonesia, membangun, memberikan manfaat sebesar-besarnya, menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok,” kata Luky dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/2/2025) dilansir Antara.
Dia menjelaskan struktur APBN terbagi menjadi anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan bersumber dari pajak hingga dana hibah.
Setelah dana tersebut terkumpul, kemudian dapat dibelanjakan, sedangkan dari sisi APBD, anggaran pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Luky menambahkan dana transfer tersebut beberapa di antaranya direalisasikan untuk membangun infrastruktur di daerah. Ia memastikan pada gilirannya realisasi anggaran tersebut dinikmati oleh masyarakat.
“Tujuannya adalah kita ingin mendorong pembangunan ekonomi, tapi juga kita ingin melakukan pemerataan yang sifatnya inklusif,” ujarnya.
Dia menekankan dalam melaksanakan tugas tersebut Kemenkeu bekerja secara profesional. Dalam pertemuan itu, dia juga mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama meningkatkan PAD masing-masing.
Di samping itu, daerah juga dipacu untuk untuk mengoptimalkan iklim investasi.
“Sangat penting untuk menjaga bahwa ekonomi kita terus bergerak, terus kondusif, terjaga iklim investasi, iklim usahanya. Kalau ekonominya bergerak, pajaknya bergerak, pajaknya tambah tinggi, belanjanya pun bisa tambah tinggi, tambah besar,” pungkas Luky. (ant/bel/bil/ipg)