Permintaan BBM Dalam Negeri Naik Tiap Tahun, Pengamat: Impor Tidak Terhindarkan

Marwan Batubara Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), menyatakan, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) sulit dihindarkan.

Alasannya, untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri tidak bisa hanya mengandalkan produksi kilang domestik.

Saat ini, lanjut dia, kapasitas kilang dalam negeri hanya mampu mengolah sepertiga minyak mentah dari total kebutuhan nasional.

“Oleh karena itu mau tidak mau harus impor, kalau sampai tidak ada BBM atau BBM langka, bisa menimbulkan masalah sosial,” katanya, dikutip dari Antara, Rabu (26/2/2025).

Kondisi demikian, tambahnya, karena kebutuhan BBM nasional saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari, sedangkan kapasitas kilang dalam negeri hanya 500 ribu barel atau sepertiga dari kebutuhan. Sehingga, impor adalah upaya yang tidak bisa dihindarkan.

Permintaan BBM dalam negeri terus naik setiap tahun, salah satunya untuk sektor transportasi sebagai pengguna BBM terbesar lantaran jumlah kendaraan bermotor terus meningkat.

Total populasi kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 164.136.793 unit. Jumlah tersebut bertambah sebanyak lima juta hanya dalam waktu delapan bulan.

Di sisi lain, meski kendaraan listrik mulai marak, menurut Marwan populasinya masih sangat kecil atau kurang dari lima persen dan belum bisa menurunkan permintaan BBM dalam negeri.

Kapasitas kilang dalam negeri, tambahnya belum memenuhi kebutuhan BBM nasional, apalagi Pertamina juga harus menjalankan penugasan dari pemerintah untuk pemenuhan BBM domestik di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian menurut dia, Pertamina sebenarnya mampu membangun kilang dengan kualitas baik. Sayangnya, produksi kilang-kilang tersebut ternyata belum memenuhi kebutuhan BBM yang selalu meningkat. Akhirnya, kilang yang beroperasi hanya bisa menyuplai 60-70 persen dari kebutuhan.

“Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan dukungan, political will, terhadap kilang-kilang Pertamina. Pertamina kan pelaksana, kebijakan regulasi ada di pemerintah dan DPR,” tandasnya.(ant/nis/kir/rid)