
Esther Sri Astuti Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, Bulan Ramadan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memformalkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Hal itu menyusul banyaknya pelaku UMKM yang muncul di bulan puasa untuk memenuhi permintaan masyarakat yang berburu takjil, hingga mencari perlengkapan pendukung lainnya menjelang Idulfitri yang juga diprediksi meningkat.
“Saya selalu bilang kalau bisa, UMKM diformalkan, harus ada dorongan ke arah sana (oleh pemerintah),” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (26/2/2025).
Esther melanjutkan, dengan memformalkan usaha mikro kecil dan menengah, juga sekaligus mempermudah pemerintah untuk membuat regulasi yang komprehensif dan tepat sasaran, agar bisa segera naik kelas dan berkontribusi lebih bagi roda ekonomi Indonesia.
“Dengan memformalkan UMKM maka nanti mereka (pengusaha) bisa ter-detect sama radar pemerintah, sehingga mereka bisa menambah pajak, misalnya. Selain itu, (formalisasi UMKM) bisa diatur dengan regulasi pemerintah masalah ketenagakerjaan, upah dan sebagainya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Esther mengatakan kehadiran masyarakat yang menjadi “pengusaha dadakan” di bulan Ramadan pun bisa dipahami, mengingat adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga sektor industri yang cukup melemah.
“Banyak yang kena layoff dan belum mendapatkan pekerjaan juga, sehingga makin banyak yang kini bekerja di sektor informal. Namun, saya rasa tren ini bukan hanya datang di momen Ramadan dan Lebaran saja, yang memang demand-nya sangat tinggi dan peluang omzetnya besar,” ujar dia menambahkan.
Sementara itu, Suroto Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) mengatakan, pemerintah perlu untuk melakukan langkah konkret untuk perluasan akses kredit, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan (upscaling) usaha, hingga subsidi, demi memajukan sektor UMKM.
Menurut dia, regulator perlu melakukan pembaruan sistem dan kebijakan afirmatif yang memungkinkan masyarakat kelompok pengusaha mikro itu keluar dari masalahnya.(ant/nis/kir/rid)