Kejagung Sita Uang Tunai Rp565,3 Miliar dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, pada Selasa (25/2/2025), berhasil melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp565,3 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi gula Kristal Mentah di Kementerian Perdagangan tahun 2015 hingga 2016.

Harli Siregar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa langkah penyitaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

“Penyitaan uang tunai ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan izin impor gula Kristal Mentah,” ujar Harli Siregar dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Kata dia, penyidik mengambil tindakan ini setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan pada Januari 2025 terhadap sembilan tersangka yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Tersangka TTL yang merupakan Menteri Perdagangan pada saat kejadian.

Menurut Harli, kasus ini berawal dari penerbitan izin impor gula Kristal Mentah yang seharusnya diberikan hanya kepada BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun, izin tersebut diberikan kepada sembilan perusahaan swasta tanpa prosedur yang benar, serta tanpa koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya.

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diketahui bahwa tindakan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp578,1 miliar.

Namun, beberapa tersangka telah mengembalikan sebagian dana yang disalahgunakan. Di antaranya, Tersangka TWN yang telah mengembalikan Rp150,8 miliar, dan Tersangka WN yang menyetor Rp60,9 miliar.

Saat ini, uang yang telah disita oleh penyidik yang berjumlah Rp565,3 miliar disimpan di Rekening Penampung Lainnya (RPL) pada Bank Mandiri, sebagai bagian dari upaya mengembalikan kerugian negara.

“Proses penyidikan akan terus berlanjut, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Kami akan memastikan bahwa para pihak yang terlibat akan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku,” tambah Harli Siregar.

Menurut Harli, penyidikan ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Agung dalam memberantas praktik korupsi dan menjaga stabilitas ekonomi negara.(faz/ipg)