Pemprov Jatim Kejar Target 2 Juta Ton Tambahan Produksi Beras pada 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tengah memacu target tambahan produksi beras sejumlah 2 juta ton yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2025.

“Kami berupaya keras memenuhi target tambahan produksi beras konsumsi sejumlah 2 juta ton dari produksi 2024 sebanyak 5,3 juta ton,” kata Heru Suseno Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim dalam diskusi panel ‘Jawa Timur Menuju Swasembada Pangan Nasional 2027’ di Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Tambahan target itu dibebankan Kementan, kata Heru, setelah melihat kemampuan Jatim dalam produksi beras melebihi kebutuhan konsumsi.

“Secara rata-rata, produksi beras konsumsi Jatim surplus, sehingga bisa mengekspor ke daerah lain. Tahun lalu, kami mampu memproduksi sekitar 5,3 juta ton, sedangkan tingkat konsumsi berkisar 4,5 juta ton.”

Salah satu upaya yang ditempuh untuk memenuhi target tambahan Kementan adalah melakukan intensifikasi pertanian. Sebab, luasan lahan sawah di Jatim tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan penambahan.

“Dari luasan lahan tanaman padi 1,62 juta hektare, petani di Jatim mampu memanen 9,2 juta ton gabah kering giling atau setara beras konsumsi sebanyak 5,3 juta ton. Itu artinya, indeks pertanaman (IP) padi Jatim baru berkisar 1,95. Kami memacu pencapaian IP hingga 2,8 untuk merealisasi target tambahan 2 juta ton pada 2025,” ujar Heru.

Intensifikasi pertanian padi dinilai langkah strategis mengingat kemampuan infrastruktur dan ketersediaan lahan sawah sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan penambahan.

Lutfil Hakim Ketua PWI Jatim menyatakan, tekad sebagaimana dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim itu seharusnya dibackup Undang-Undang yang mengatur dan menjadikan sektor pertanian sebagai skala prioritas pembangunan, sehingga terbebas dari pemotongan anggaran.

“Pemerintah seharusnya menempatkan sektor pertanian selayaknya kesehatan dan pendidikan. Perlu penerbitan aturan khusus yang melindungi anggaran pertanian dari pemotongan anggaran. Langkah perlindungan pemerintah itu mutlak diperlukan mengingat banyak rakyat yang bergantung pada sektor pertanian. Juga untuk melindungi target pemerintahan Prabowo Subianto yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu misi utama pembangunan,” ujarnya. (nis/saf/ipg)