Pemkot Surabaya Ajukan Pinjaman Bertahap, Maksimal 900 M 2025 untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pembiayaan alternatif atau pinjaman secara bertahap. Tahap awal tahun 2025 akan realisasi maksimal Rp900 miliar.

Irvan Wahyudrajad Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya menyebut, dari total rencana pinjaman Rp5,6 triliun, akan diajukan pencairannya bertahap mulai 2025.

“Kita bertahap ajukannya, tahun ini Rp400 M – Rp900 M, tergantung PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, kalau cukup enggak perlu banyak,” katanya, Selasa (25/2/2025).

Sementara pencairan dalam jumlah banyak akan difokuskan 2026, lanjutnya, karena pemkot menarget banyak Pembangunan infrastruktur yang harus selesai.

“Yang banyak 2026. 2026 kita fokus termasuk (Pembangunan) jalan-jalan, Pak Wali Kota berharap 2026 kampung-kampung selesai. Apakah jalan paving, saluran, balai RW, PJU, kalaupun ada masalah hukum tanah itu kecil 2027 mungkin (maksimal),” imbuhnya.

Sumber pendanaan masih belum ditentukan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan atau bank umum.

“Mana bunga yang terrendah,” tambahnya.

Pembiayaan alternatif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini, lanjutnya, untuk mempercepat Pembangunan infrastruktur terutama konektivitas Surabaya dengan kota tetangga.

“Kami sedang koordinasi dengan Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri, kita harapkan ini proses semua perencanaan, dokumen-dokumen. Yang dibutuhkan seperti FS konsultasi, tetap kita lakukan dan kita berharap nanti saat pembahasan PAK, kita mulai ajukan ke dewan Juni sampai Agustus, kita berharap bisa melakukan alternatif pembiayaan untuk percepat program Presiden terkait Astacita maupun pertumbuhan ekonomi 8 persen,” imbuhnya lagi.

Proyek-proyek itu di antaranya Underpass Taman Pelangi, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Diversi Gunungsari, dan lainnya.

“(RS Surabaya Selatan) bisa jadi Ketika APBD sudah ada. Kalau dibutuhkan percepatan operasional ya bisa pakai APBD dan alternatif pembiayaan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menilai langkah ini perlu diambil, karena dari Rp12,3 triliun APBD tahun 2025, Rp8,7 triliun di antaranya sudah terpakai untuk belanja wajib. Sehingga sisanya dianggap tidak cukup untuk menjalankan pembangunan infrastruktur. (lta/iss)