Usai Ikuti Retret, Khofifah Terapkan Innovative Financing untuk Atasi Kebijakan Efisiensi

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur bakal menerapkan strategi innovative financing di tengah kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN/APBD.

Strategi itu didapatkan dari hasil materi retret bersama para kepala daerah lainnya di Akmil Magelang sejak 21 Februari 2025. Materi innovative financing tersebut disampaikan Sri Mulyani Menteri Keuangan.

Selain itu Sri Mulyani juga membagikan materi lain soal anggaran dan pendanaan meliputi efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Khofifah menyebut, Menkeu meminta kepada semua kepala daerah supaya tidak bergantung dengan APBD dalam hal pendanaan.

“Menurut Ibu Menkeu, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari BUMD,” lanjutnya.

Sesudah mendapat materi dari Sri Mulyani, Khofifah menyebut akan memberi arahan kepada sejumlah Kepala OPD untuk menyiapkan strategi pembiayaan inovatif supaya berbagai program pembangunan di daerah bisa sejalan dengan pemerintah pusat.

“Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respons cepat, dan segera ditindaklanjuti, kita diskusi melalui group WA sampai dini hari, ” ujarnya.

Gubernur Jatim itu menyatakan salah satu upaya yang bisa dijalankan dalam mengatasi keterbatasan anggaran adalah menggenjot PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.

“Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi,” terangnya.

Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor untuk bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Dengan harapan program-program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.

“Salah satu upaya innovative financing adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak. Seperti Dunia Usaha, termasuk BUMN dan BUMD, pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Dana Abadi Daerah,dan lain-lain,” terangnya.

Khofifah menegaskan efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak akan mengurangi layanan prioritas seperti di sektor pendidikan dan kesehatan serta layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos).

“Kami pastikan juga efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov Jatim terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” tandasnya. (wld/saf/ipg)