
Prabowo Subianto Presiden, siang hari ini, Senin (24/2/2025), meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Kepresidenan Jakarta.
Danantara adalah super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk pemerintahan Prabowo, untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.
Dalam pidatonya sebelum peluncuran secara simbolis, Presiden mengatakan Danantara merupakan badan pengelola investasi sekaligus instrumen pembangunan nasional yang mengoptimalkan cara mengelola kekayaan Indonesia, demi kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia.
Presiden melanjutkan, pemerintahannya berkomitmen mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.
Dia menyebut, dalam 100 hari pertama pemerintahannya berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun atau hampir 20 miliar Dollar AS dalam bentuk tabungan negara.
Dana yang sebelumnya menguap akibat inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, sekarang dialokasikan untuk dikelola Danantara, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional, sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.
“Hari ini saya bangga dengan bangsa saya, saya bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia, karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Dengan Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, Danantara Indonesia, adalah untuk anak dan cucu kita,” ujarnya.
RI 1 menekankan, Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah, dan tidak mau mengirim sumber bahan baku bagi bangsa lain karena Indonesia bertekad menjadi negara maju.
“Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus Bangsa Indonesia,” ucapnya.
Sekadar informasi, dasar hukum pembetukan BPI Danantara adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Berikutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Berdasarkan aturan, BPI Danantara berwenang mengelola tujuh BUMN besar yang menguasai berbagai sektor di Tanah Air.
Masing-masing Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Bank Negara Indonesia (BNI), Telkom Indonesia, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Prabowo mengklaim, modal dikelola Danantara sebagai salah satu yang terbesar di dunia, mencapai 900 miliar Dollar AS atau sekitar Rp14.715 triliun.
Danantara akan berinvestasi ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir, yang bisa berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka delapan persen. (rid/bil/ham)