Pajak Penghasilan Karyawan Padat Karya Resmi Ditanggung Pemerintah
Jumat, 7 Februari 2025 | 21:25 WIB
Rachmat Pambudy Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan, transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi.
“Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen, sehingga menghambat upaya kita mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar kita dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya dilansir dari Antara, Jakarta, Minggu (23/2/2025).
Sebagai langkah konkret, Kementerian PPN/Bappenas dan APO disebut telah menandatangani Letter of Intent (LoI) pada Februari 2024 yang menjadi pijakan awal penyusunan rencana induk produktivitas nasional (RIPN).
Dengan rencana induk itu, lanjut dia, Indonesia akan memiliki peta jalan yang dapat meningkatkan produktivitas Indonesia, menciptakan ekosistem ekonomi lebih inovatif dan kompetitif, serta membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Per periode Januari-Februari 2025, telah dilakukan kunjungan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan guna memastikan perencanaan berbasis kebutuhan nyata,” ungkap Kepala Bappenas.
Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen mendukung seluruh proses penyusunan RIPN serta memastikan implementasi rencana tersebut melalui regulasi turunan yang akan diterapkan kementerian/lembaga terkait.
Selain itu, rencana tersebut juga perlu diadaptasi pada tingkat daerah agar strategi peningkatan produktivitas dapat disesuaikan dengan kearifan lokal.
“Dokumen ini tidak hanya akan menjadi acuan nasional, tetapi juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh,” kata Menteri PPN.(ant/dra/saf/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
