Trump Bersih-bersih Pentagon, 5.400 Pekerja Terkena Dampak

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) akan memangkas 5.400 pekerja sebagai bagian dari upaya Donald Trump Presiden AS untuk mengurangi tenaga kerja federal.

Pemangkasan ini diumumkan sehari setelah beberapa anggota parlemen Republik mendapatkan kritik tajam dari pemilih domestik terkait kebijakan agresif yang diambil pemerintah.

Pemangkasan yang dijadwalkan berlangsung minggu depan ini merupakan sebagian kecil dari 50.000 pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sebelumnya diperkirakan di Departemen Pertahanan. Meski demikian, pemangkasan ini mungkin bukan yang terakhir.

Dilansir dari Reuters pada Sabtu (22/2/2025), Darin Selnick seorang pejabat senior Pentagon menyatakan, akan ada pembekuan perekrutan dan kemungkinan pengurangan tenaga kerja sipil sebanyak lima-delapan persen, yang dapat mencakup sekitar 950.000 orang.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar-besaran yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk, yang telah memberhentikan lebih dari 20.000 pekerja dan membubarkan beberapa program di berbagai sektor pemerintahan AS, termasuk bantuan luar negeri dan pengawasan keuangan.

Sejauh ini, gugatan hukum terhadap kebijakan ini menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa hakim federal menolak untuk menghentikan PHK tersebut.

Pada Jumat (21/2/2025), seorang hakim federal memberikan izin bagi Trump untuk memberhentikan lebih dari 2.000 pekerja di Badan Pembangunan Internasional AS.

Namun, Mahkamah Agung AS juga mengambil langkah berbeda dengan memblokir keputusan Trump yang ingin segera memecat kepala Kantor Penasihat Khusus, sebuah lembaga pengawas independen.

Selain itu, Trump juga melakukan perombakan besar-besaran dalam kepemimpinan militer AS. Trump memecat Jenderal Angkatan Udara Charles Q. Brown yang menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan, dan mengganti lima laksamana serta jenderal lainnya dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Trump mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan mantan Letnan Jenderal Dan “Razin” Caine untuk menggantikan Brown. Langkah ini dinilai sebagai keputusan yang melanggar tradisi dengan menarik seorang perwira dari masa pensiun untuk menduduki jabatan militer tertinggi.

Selain itu, Trump juga merencanakan penggantian kepala Angkatan Laut AS, posisi yang sebelumnya dijabat oleh Laksamana Lisa Franchetti, wanita pertama yang memimpin dinas militer tersebut.

Ia juga akan mengganti wakil kepala staf Angkatan Udara, serta mencopot hakim advokat jenderal di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang merupakan posisi penting dalam memastikan penegakan hukum militer.

Keputusan-keputusan ini memicu periode ketidakpastian di Pentagon, yang kini bersiap menghadapi pemecatan massal staf sipil, perubahan anggaran yang drastis, dan pergeseran besar dalam penempatan militer seiring dengan kebijakan luar negeri baru Trump, yang dikenal dengan istilah America First. (saf/iss)