Massa Aksi Indonesia Gelap di Surabaya Tidak Ditemui Ketua DPRD Jatim, Diwakili Dua Anggota

Ratusan massa aksi “Indonesia Gelap” di Surabaya melangsungkan demo di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, pada Jumat (21/2/2025).

Dalam demo serentak ini, massa aksi tidak ditemui oleh Ketua DPRD Jatim. Melainkan, hanya ditemui oleh dua anggota DPRD Jatim, yakni Fuad Bernardi dan Yordan Batara Goa.

Yordan mengatakan, Musyafak ketua DPRD Jatim tidak bisa menemui massa aksi karena sedang dalam masa reses, sehingga pihaknya yang mewakili.

“Ya kan sekarang masa reses, jadi kan memang masa reses sehingga ya sebenarnya anggota DPRD tidak ada di posisi sekarang, cuma karena kami berdua ini dapilnya Surabaya, jadi kita bisa menemui,” katanya.

Saat menemui massa aksi, ia menegaskan bahwa DPRD Jatim akan memperjuangan aspirasi yang telah disampaikan.

“Kami akan mengawal program pemerintah, memastikan bahwa dalam pelaksanaannya rakyat tidak boleh jadi korban,” ucapnya.

Sebelumnya, Tanthowy salah satu koordinator aksi mengatakan bahwa demo ini kembali diadakan sebagai respons terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.

Beberapa tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap untuk kedua kalinya di Surabaya, yakni agar mengesahkan undang-undang pro rakyat. Dalam hal ini, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

“Konflik agraria dan kriminalisasi karena belum adanya payung hukum yang kuat, dampaknya 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi. Banyak pekerja PRT juga tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga rentan eksploitasi dan kekerasan,” ucapnya.

Selain itu, massa aksi juga menolak undang-undang yang meresahkan rakyat. Oleh karena itu, massa aksi menuntut adanya revisi UU TNI dan POLRI, karena potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil berdampal pada meningkatnya represi dan melemahkan demokrasi.

“Rekomendasinya, penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer,” ucapnya.

Massa aksi juga menuntut untuk merevisi UU Minerba dan Kejaksaan, karena menguntungkan oligarki tambang hingga melemahkan independensi hukum, dengan berdampak buruk pada lingkungan dan berkurangnya independensi kejaksaan.

Lebih lanjut, para demonstean juga menuntut evaluasi beberapa kebijakan yang merugikan rakyat, seperti efisiensi anggaran dan kabinet gemuk, pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG), seeta kebijakan yang membahayakan demokrasi seperti multifungsi TNI-Polri, hingga Inpres No. 1/2025 APBN untuk IKN, MBG, dan Danantara.

“Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Seperti diketahui, aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jatim ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada 17 Februari mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya juga melakukan aksi yang sama.(ris/wld/iss)