Pakde Karwo Usulkan Kepala Daerah Menjabat Sekali Selama Tujuh Tahun

Soekarwo Gubernur Jawa Timur, merespons dugaan korupsi dua kepala daerah di Jawa Timur (Kota Blitar dan Tulungagung) yang diduga terlibat korupsi, mengatakan, masalah integritas tak bisa diselesaikan teknologi apapun.

Dia mengatakan, integritas adalah persoalan hati atau nurani yang ditentukan oleh banyak hal: kultur, lingkungan, dan gaya hidup. Upaya memperbaikinya, salah satunya dengan memperkuat spiritual.

“Juga memberikan social punishment, karena itu tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan, norma, dan hukum manapun,” kata Pakde Karwo dalam keterangan pers yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (8/6/2018).

Untuk mengantisipasi masalah integritas ini. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo menegaskan, pemilihan kepala daerah perlu dilakukan dengan sangat teliti. Terutama berkaitan dengan rekam jejak calonnya.

“Perlu dilihat track record-nya. Untuk pejabat Pemprov Jatim, misalnya, saat mutasi atau promosi pegawai, harus dilakukan penelurusan lima tahun ke belakang, pejabat itu seperti apa?” Katanya.

Gejala-gejala seperti tiba-tiba seorang pejabat memiliki mobil baru, perlu dicek, dari mana mobil itu didapatkan? Demikian pula, tiba-tiba muncul gaya hidup hedonis pejabat tertentu. Menurutnya hal-hal itu perlu dicurigai.

“Bahasa Jawa lama, itu disebut bobot, bebet, dan bibitnya. Di Eropa, khususnya di Belgia, pemilihan pimpinan banker di strata 16 akan dilakukan tracking-nya sejak masih di strata 12,” katanya.

Di Indonesia, kata Pakde Karwo, kebutuhan dana yang besar untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan singkatnya periode kepemimpinan dia mungkinkan menjadi penyebab tindakan-tindakan absurd seperti korupsi.

“Datang ke warung saja, duitnya besar. Apalagi waktu kampanyenya lama, sampai 4,5 bulan,” ujar pria kelahiran Madiun ini. “Kampanye itu cukup dua minggu. Kan ada teknologi, jadi calon tidak harus mendatangi masyarakat.”

Pakde Karwo yang telah menjabat Gubernur Jawa Timur selama dua periode, masing-masing lima tahun dengan melewati dua kali pemilihan umum, punya pendapat soal masa jabatan kepala daerah.

Dia mengusulkan, periode kepemimpinan kepala daerah menjadi tujuh tahun, tetapi hanya untuk sekali menjabat. Dia berpendapat, karena masa jabatan lima tahun seperti sekarang, yang efektif sebenarnya hanya dua tahun.

“Tahun pertama untuk konsolidasi, dua tahun berikutnya memimpin, dan dua tahun berikutnya untuk persiapan pilkada masa jabatan kedua,” katanya.

Jumat ini, Pakde Karwo juga berpesan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para pejabat eselon di lingkungan Pemprov Jatim agar tidak bermain politik di masa Pilkada serentak 2018.

Ini dia katakan saat acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (8/6/2018).

Soekarwo mengatakan, apabila terbukti ada ASN yang main politik di masa Pemilihan Kepala Daerah, akan ada sanksi disiplin berat sampai dengan pemecatan.(den)