Lagu Sukatani Bergema di Depan Gedung DPRD Jatim dalam Demo Indonesia Gelap

Lagu band punk Sukatani dengan judul Bayar Bayar Bayar yang baru saja ditarik dari platform musik digital, bergema dalam Demo “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, pada Jumat (21/2/2025).

Lagu yang masuk dalam album “Gelap Gempita” tahun 2023 itu, dinyanyikan secara serentak oleh massa aksi dengan iringan musik.

Beberapa di antara massa aksi, juga bernyanyi sambil membentangkan poster keresahan, kata-kata, hingga tuntutan. Beberapa poster yang ditunjukkan, yakni bertuliskan “Bangkit, Lawan, Menang”, ” 1 Presiden Berbagai Insiden”, “Seni Adalah Pemberontakan”, “Kami Bersama Sukatani”, hingga “Di Negara Ini yang Waras Cuma Rakyat”.

Selain menyanyikan lagu Sukatani, massa aksi juga melakukan pertunjukan teraterikal di depan gedung DPRD Jatim. Dalam pertunjukkannya, mereka mengkritik pemerintah yang sewenang-wenang.

Tanthowy salah satu koordinator dalam aksi mengatakan, aksi demonstrasi tersebut kembali diadakan sebagai respons terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.

“Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki,” katanya.

Beberapa tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap untuk kedua kalinya di Surabaya, yakni agar mengesahkan undang-undang pro rakyat. Dalam hal ini, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Selain itu, massa aksi juga menolak undang-undang yang meresahkan rakyat. Oleh karena itu, massa aksi menuntut adanya revisi UU TNI dan POLRI, karena potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil berdampal pada meningkatnya represi dan melemahkan demokrasi.

Massa aksi juga menuntut untuk merevisi UU Minerba dan Kejaksaan, karena menguntungkan oligarki tambang hingga melemahkan independensi hukum, dengan berdampak buruk pada lingkungan dan berkurangnya independensi kejaksaan.

Ia juga menegaskan bahwa perlu juga evaluasi beberapa kebijakan yang merugikan rakyat, seperti efisiensi anggaran dan kabinet gemuk, pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG), seeta kebijakan yang membahayakan demokrasi seperti multifungsi TNI-Polri, hingga Inpres No. 1/2025 APBN untuk IKN, MBG, dan Danantara.

“Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Seperti diketahui, aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jatim ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada 17 Februari mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya juga melakukan aksi yang sama.(ris/bil)