Lia Istifhama Minta Kemenag Sosialisasikan Mudzakarah Perhajian Indonesia

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI baru-baru ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Hilman Latief Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, serta jajaran PHU, pada Senin, (17/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu penting mengenai persiapan pelayanan haji 2025 dibahas, termasuk kuota jemaah dan teknis pelaksanaan mudzakarah.

Lia Istifhama, anggota dewan asal Jawa Timur, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Kemenag RI dalam hal Mudzakarah Perhajian Indonesia, khususnya terkait dengan fatwa mengenai pelaksanaan dam haji.

Dalam hal ini, Kemenag RI mengeluarkan kebijakan yang membolehkan penyembelihan dan pembagian daging dam haji di luar tanah haram, termasuk di Indonesia. Fatwa ini menjadi pedoman dalam penerapan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Kemenag RI melalui Surat Edaran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Nomor 04 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran DAM/Hadyu Tahun 1445 H/2024 M menjelaskan bahwa hasil sembelihan hewan dam akan dibawa ke Indonesia dalam bentuk retort atau karkas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan distribusi dan manfaat sosial dari pemotongan dam.

Lia Istifhama menilai kebijakan ini sangat positif karena menunjukkan komitmen Kemenag RI dalam memastikan pengelolaan dam berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

“Mudzakarah Perhajian Indonesia melalui Surat Edaran ini sangat positif karena ini merupakan upaya perlindungan dari Kemenag RI kepada jemaah haji bahwa pengelolaan pemotongan dam berjalan sesuai dengan ketentuan syariah,” ungkap Lia dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Lebih lanjut, Lia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan daging hewan dam, yang dapat berkontribusi pada peningkatan gizi dan nutrisi masyarakat Indonesia.

“Pelaksanaan ibadah haji sangat memberikan dampak positif pada aspek ekonomi dan sosial,” tambahnya.

Lia juga mengungkapkan harapannya agar Kemenag RI semakin memperkuat sosialisasi terkait kebijakan ini.

“Pemerintah perlu menyosialisasikan hasil keputusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum, seperti pertemuan sosialisasi dan bimbingan manasik haji, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah),” jelasnya.

Sementara itu, Hilman Latief memastikan bahwa Kemenag RI akan terus menyempurnakan proses distribusi karkas atau daging dam ke Indonesia.

“Kami berharap keterlibatan aktif organisasi massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam proses pembagian daging hadyu/dam,” ujar Hilman.

Ia menambahkan, daging yang telah dikemas dalam bentuk karkas tersebut diharapkan segera mendapatkan izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Hilman juga menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2023, NU telah memutuskan bahwa penyembelihan dam haji tamattu’ hanya boleh dilakukan di Makkah Al-Mukarramah. Namun, daging tersebut dapat didistribusikan untuk kemaslahatan warga di negara asal, termasuk Indonesia.

“Tujuannya tentu untuk kemaslahatan dam bagi jamaah haji dan lingkungan sekitarnya,” pungkasnya. (faz/ham)