Pj Gubernur Jatim: Peran DPD RI Harus Lebih Signifikan dalam Perjuangan Daerah

Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Dalam pertemuan dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan bahwa DPD memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan nasional dapat berpihak kepada daerah.

“Tentu kami ingin bahwa peran DPD ini lebih signifikan. Saya yakin sebetulnya yang paling memahami kondisi daerahnya adalah para senator yang terjun langsung ke lapangan,” ujar Adhy Karyono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2025).

Adhy menyoroti bahwa permasalahan di daerah tidak bisa disamaratakan secara nasional tanpa mempertimbangkan kompleksitas masing-masing wilayah. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan di daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek lokal agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Masalahnya, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat sering kali tidak sepenuhnya memahami kondisi spesifik setiap daerah. Sementara DPD, dengan sudut pandangnya yang lebih dekat ke daerah, justru memiliki potensi besar untuk memperjuangkan aspirasi daerah dengan lebih optimal,” lanjutnya.

Adhy Karyono juga mengharapkan senator dari Jawa Timur, di antaranya Lia Istifhama, dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengintervensi kebijakan yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.

“Kami berharap DPD, khususnya Dr. Lia Istifhama sebagai Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur, bisa lebih aktif melakukan intervensi dalam kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah ke depan. Ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah,” ungkapnya.

Adhy, menambahkan bahwa senator DPD memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan nasional benar-benar berpihak kepada daerah.

“Persoalan yang ada di provinsi itu yang paling mengetahui ya DPD, karena itu wakilnya. Aktornya adalah bapak ibu semua sebagai senator,” ujar Adhy di hadapan anggota panitia perancang undang-undang (PPUU) DPD RI.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perubahan nuansa dalam proses pembentukan undang-undang, agar tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan secara umum, tetapi juga dapat mengintervensi kebijakan di tingkat kementerian yang memiliki dampak langsung terhadap daerah.

“Kami berharap ada perbedaan nuansa ketika undang-undang nanti dibentuk di DPD RI, supaya ada intervensi tidak hanya pada persoalan undang-undang lainnya, tetapi juga terhadap pemangku kepentingan, terutama kementerian yang bisa terkolaborasi dengan daerah,” jelasnya.

Menurut Adhy Karyono, DPD RI memiliki peran paling komprehensif dalam memperjuangkan kepentingan daerah, mengingat senatornya berasal langsung dari wilayah yang mereka wakili. Oleh karena itu, ia berharap ke depan DPD RI dapat lebih berperan aktif dalam mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat daerah.

“Yang paling komprehensif tentu anggota DPD, yaitu anda semua. Kami berharap ada perbedaan ketika nanti Undang-Undang DPD RI dibentuk, supaya intervensinya tidak hanya pada aspek legislasi, tetapi juga dalam menghadapi pemangku kebijakan di pemerintah pusat,” tuturnya.

Adhy Karyono mengapresiasi peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah dan berharap sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah semakin diperkuat demi kemajuan bersama.

“Kalau Jawa Timur, tentu punya keuntungan dengan adanya perwakilan yang kuat di DPD, Salah satunya Ning Lia, yang saya sendiri sudah tau sepak terjangnya. Kami berharap perjuangan ini terus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Adhy Karyono menekankan bahwa sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar aspirasi daerah dapat lebih terakomodasi dalam kebijakan nasional. Dengan dukungan DPD, diharapkan berbagai isu strategis, termasuk perimbangan keuangan pusat-daerah, otonomi daerah, serta pengelolaan sumber daya alam, bisa mendapatkan perhatian lebih besar di tingkat pusat.

“Kami ingin ada lebih banyak intervensi dari DPD dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada daerah. Harapannya, ke depan DPD bisa semakin kuat dalam mengawal kepentingan daerah dan menjadi jembatan efektif antara daerah dan pusat.”

Sementara itu, Lia Istifhama Anggota DPD RI dari Jawa Timur mengucapkan selamat datang kepada anggota komisi III DPD RI di Jawa Timur. Ning Lia menegaskan salah satu tugas utama DPD RI adalah menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Kami mendukung otonomo daerah, sinergi yang baik antara kedua pihak ini akan mempermudah proses pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kemajuan daerah, baik dalam hal ekonomi, infrastruktur, maupun kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, DPD RI berkomitmen untuk terus mengakselerasi peran dan perannya dalam pembangunan daerah dan negara, agar semua daerah dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan.

Menurutnya, kunjungan kerja ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan DPD RI dengan pemerintah daerah dan menunjukkan komitmen DPD dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan daerah. Dalam berbagai pembahasan, terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.(faz/iss)