Empat Prioritas dan Berbagai Apresiasi untuk Indonesia Setelah Terpilih DK PBB

Berita tentang terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, memperoleh tanggapan positif dari berbagai kalangan. Baik dalam maupun luar negeri, mayoritas memberikan pujian kepada pemerintah atas capaian yang prestisius ini.

Indonesia memenangi kursi DK PBB untuk grup kawasan Asia-Pasifik melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat pagi (8/6/2018) waktu setempat.

Indonesia berhasil memperoleh 144 suara mengalahkan Maladewa yang hanya meraih 46 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara itu.

Sebelumnya, Indonesia tercatat pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996 di era Presiden Soeharto. Serta 2007-2008 di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB tersebut terhitung sejak 1 Januari 2019. Demikian lansir Antara, Minggu (10/6/2018).

Perlu diketahui, Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota, yang terbagi menjadi lima negara anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap.

Anggota tidak tetap dipilih masing-masing lima negara setiap tahun melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB dan akan menjabat dua tahun.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 bersama empat negara anggota PBB lainnya. Antara lain Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.

Empat Prioritas Indonesia untuk DK PBB

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri menyampaikan empat prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.

Dia menyampaikan empat prioritas Indonesia itu melalui konferensi video langsung usai pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 di Majelis Umum PBB di New York.

Menlu menyebutkan, salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah melanjutkan perannya untuk upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Upaya tersebut akan dilakukan pemerintah Indonesia dengan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, dengan mendorong kebiasaan berdialog (habits of dialogue) dan penyelesaian konflik secara damai.

Menurut Menlu, upaya mewujudkan perdamaian dunia juga perlu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB. Termasuk dengan meningkatkan peran perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB.

Prioritas kedua Indonesia di DK PBB adalah membangun sinergitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Menlu RI menekankan pentingnya penguatan organisasi regional karena pada saat terjadi perkembangan yang sangat dinamis di suatu kawasan, maka peran organisasi regional yang lebih cepat masuk dan dibutuhkan untuk menangani masalah. Untuk itu, diperlukan penguatan hubungan dan komunikasi antara organisasi regional dan PBB.

Prioritas ketiga Indonesia selama menjadi anggota DK PBB adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme.

Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menilai pentingnya menghubungkan isu perdamaian dengan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan.

Berbagai Pujian

Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

“Selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, pada Jumat, 7 Juni 2018,” kata dia di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

Dia mengatakan, terpilihnya Indonesia tersebut menunjukkan bukti pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia.

Secara khusus, Haedar menyampaikan pujian terhadap Joko Widodo Presiden, Jusuf Kalla Wapres, dan Retno L Marsudi Menlu yang selama ini berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia sehingga memperoleh tempat di mata dunia.

Dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis, kata dia, tentu posisi di PBB tersebut dapat dijadikan forum dan media memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, serta berkemajuan.

Dia juga berharap peran Indonesia di kancah dunia makin baik, terutama untuk mengatasi sejumlah konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Muhammadiyah, kata dia, juga berharap pemerintah Indonesia lebih proaktif dan progresif menjadi juru damai. Selain itu Indonesia dapat aktif mencari solusi dalam sejumlah konflik dan gejolak politik di kawasan lain yang berkonflik.

“Termasuk dalam menyelesaikan Rohingya dan Palestina,” katanya.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia mengatakan, Indonesia mempunyai beberapa keuntungan sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Salah satunya bisa lebih aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

“Sesuai amanat konstitusi, Indonesia bisa lebih aktif dalam turut menjaga perdamaian dunia,” ujar Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

Kemudian, bila memperjuangkan suatu isu, semisal kemerdekaan Palestina bisa langsung menyampaikan gagasan dan ide dalam sidang DK PBB.

“Bila tidak sebagai anggota Indonesia harus melobi negara yang menjadi anggota,” kata dia.

Selain itu Indonesia lebih terangkat profilnya sebagai negara yang aktif dalam percaturan dunia, khususnya di bidang perdamaian dan keamanan.

“Bila PBB direformasi dan DK juga direformasi bukannya tidak mungkin Indonesia dilihat oleh dunia sebagai negara yang layak menjadi anggota tetap DK PBB,” ujar dia.

Roy Suryo Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta juga menyatakan penghargaannya atas terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Meskipun, kata dia, prestasi ini bukan yang pertama kali terjadi.

“Saya mengapresiasi upaya pemerintah, namun ini bukan yang pertama kali bagi Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, karena dulu juga menjadi anggota dan ini yang keempat kali,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Roy Suryo mengemukakan, setelah berhasil menjadi anggota tidak tetap DK PBB, posisi Indonesia bisa sangat strategis dalam memberikan perimbangan politik luar negeri yang bebas dan aktif selama ini.

“Apalagi semenjak munculnya Poros Amerika Serikat dan Korea Utara, maka Indonesia sebagai kekuatan negara berkembang harus bisa memperoleh manfaat, baik secara eksternal maupun internal,” katanya di Jakarta, Sabtu.

Selaku anggota Komisi I DPR RI, dia mendorong empat komitmen Indonesia di DK PBB bisa dilaksanakan dengan baik.

“Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030,” kata politisi Partai Demokrat itu.(ant/tna)