![](https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2024/05/UKT-mahasiswa-e1716801581922-170x110.jpg)
Universitas Airlangga menyiapkan skema efisiensi anggaran tanpa menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, dengan hemat listrik hingga mengurangi target student outbound ke luar negeri.
Prof. Mohammad Nasih Rektor Unair menyebut, tak akan mengambil solusi berisiko tinggi seperti menaikkan UKT mahasiswa yang sudah diumumkan.
“Rasanya agak riskan dan punya risiko agak tinggi kalau kita naikkan UKT di tengah jalan. Kalau enggak di temgah jalan, belum diumumkan, (masih) ada kesempatan, kalau gini (UKT sudah diumumkan) menurut saya sudah agak susah,” bebernya dihubungi suarasurabaya.net, Kamis (13/2/2025).
Prof Nasih menjelaskan besaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Unair dari kementerian sekitar Rp100 miliar.
Separuhnya untuk gaji dan tunjangan dosen non Pegawai Negeri Sipil (PNS), 50 persen sisanya untuk operasional listrik, dan sebagainya.
Sisanya itu yang menurutnya masih bisa diotak-atik, misalnya tagihan listrik Rp30 miliar per tahun, akan dihemat.
“Bercandaannya, pokoknya semua pegawai yang enggak ada urusan apa jam 4-5 (sore) harus pulang, semua (listrik) dimatikan. Misalnya gitu-gitu,” ucapnya.
Lalu penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) juga akan dihemat dengan cara, memaksimalkan digitalisasi atau komputerisasi.
“Kita cari banyak solusi. ATK, bolpoin kertas-kertas, yang bisa diganti digitalisasi akan kita alihkan ke sana. Kan kita udah komputerisasi, semua udah digital, mungkin ada beberapa yang kita bisa kurangi. Mungkin enggak sangat banyak,” imbuhnya.
Lalu program student outbound ke luar negeri yang dulu dianggarkan juga akan disesuaikan.
“Dalam rangka belajar di sana, mungkin ada penyesuaian targetnya,” tambah Prof Nasih.
Sementara perjalanan dinas, menurutnya tidak bisa lagi dikurangi karena sudah diefisiensi sejak lama.
“Kalau berkaitan dengan perjalanan dinas apa, kita udah enggak terlalu banyak, jadi enggak banyak yang bisa kita hemat. Fakultas aja paling hanya 30-40 juta setahun itu kan enggak banyak,” tuturnya.
Ia berharap jika efisiensi BOPTN 50 persen, maka ada skema lain yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban biaya. Misalnya mengadakan potongan atau diskom untuk biaya listrik.
“Jadi gini sinkronisasi dari semua bidang misal salah satu yang memakan biaya ckup besar kan listrik, ya misal ada kebijakan dari PLN atau BUMN sesama negeri untuk menambah napas ada diskon misal,” katanya.
Lalu, pemotongan pajak PTN dan dosen karena nilainya cukup tinggi.
“Yang tidak kalah penting yang sedang ramai untuk menjaga keberlanjutan perguruan tinggi pajak-pajak perguruan tinggi termasuk dosen bisa dipotong, dipangkas, atau direduksi, atau paling enggak bisa diganti skema lain,” paparnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) mengkhawatirkan efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi.
Kemendiktisaintek diminta mengurangi Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun. Alokasi untuk BOPTN, akan dipotong 50 persen dari pagu semula Rp 6,018 triliun. Namun Kemendiktisaintek sedang mengusulkan agar anggaran tetap pada pagu awal.(lta/kir/ipg)