Istana Sebut Tidak Ada Pemangkasan Anggaran BMKG Tahun 2025 Sebanyak 50 Persen

Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengatakan, informasi terkait pemotongan anggaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sampai 50 persen tidak akurat.

Dalam keterangannya, hari ini, Selasa (11/2/2026), di Jakarta, Hasan meminta publik cek data terkait anggaran terbaru di BMKG.

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebut efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diterapkan Pemerintahan Prabowo Subianto bertujuan menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN, tanpa mengurangi ‘otot’.

“Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan ‘lemak’ ini,” imbuhnya.

Kemudian, Hasan menyatakan ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran tahun 2025.

Masing-masing, gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

Menurut Hasan, mitigasi bencana yang antara lain dilakukan BMKG merupakan layanan publik yang anggarannya tetap optimal.

“Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Muslihhuddin Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG mengatakan, pihaknya mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Lalu, merujuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 sebagai aturan teknis, BMKG terkena pemotongan anggaran Rp1,40 triliun atau sekitar 50,3 persen dari anggaran awalnya sebanyak Rp2,82 triliun.

Muslihhuddin bilang, pemotongan anggaran sebanyak itu akan berdampak signifikan terhadap belanja modal, belanja barang, serta pemeliharaan alat.

Dia menjelaskan, ada batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, serta modifikasi cuaca berjalan optimal.

BMKG menilai, efisiensi anggaran itu membuat banyak Alat Operasional Utama terancam mati lantaran kemampuan untuk pemeliharaannya bakal berkurang sampai 71 persen.

Sehingga, observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami bisa terganggu. (rid/ipg)