Komisi V DPR Sorot Pemotongan Anggaran Perbaikan Jalan di Seluruh Indonesia

Lasarus Ketua Komisi V DPR RI mengatakan, efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintahan Prabowo Subianto harus betul-betul dipertimbangkan dengan matang.

Dia berharap, pemotongan setiap pagu anggaran kementerian/lembaga tahun 2025 tidak sampai berdampak buruk, khususnya di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam keterangannya, hari ini, Selasa (11/2/2025), di Jakarta, Lasarus mengingatkan, efisiensi yang bertujuan baik bisa saja memicu efek samping yang dirasakan rakyat kalau dilakukan dengan cara gegabah.

“Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujarnya.

Legislator dari PDI Perjuangan itu menyebut contoh efek sampingnya seperti kesejahteraan rakyat yang menurun, tambah banyak pengangguran, serta tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi.

Menurut Lasarus, pertimbangan penggunaan APBN bukan hanya sekadar untung dan rugi. Tapi, perlu dilihat dari sisi manfaat untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya roda ekonomi masyarakat bergerak.

“Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efeknya ke mana-mana,” imbuhnya.

Dia menambahkan, ada banyak efek samping pemberhentian sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur. Antara lain, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.

Lebih lanjut, Lasarus menyorot soal pemotongan dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti Preservasi.

Preservasi merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh wilayah Indonesia.

“Dana Preservasi adalah dana yang digunakan untuk kami merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau itu tidak kami anggarkan kondisi jalan akan menurun. Kita mau lebaran, masa jalan pada hancur di seluruh Indonesia, karena Preservasi ini untuk seluruh Indonesia, misal kemarin Preservasi masih nol. Ini pasti semua akan diperbaiki,” ungkapnya.

Sedangkan terkait diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Lasarus yakin Pemerintah punya alasan yang rasional.

Seperti diketahui, Prabowo Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangannya, dalam rangka efisiensi anggaran belanja negara sebanyak Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran belanja kementerian/lembaga sejumlah Rp256,1 triliun, dan transfer ke daerah mencapai Rp50,59 triliun.

Ada tujuh poin anggaran kementerian/lembaga yang dipangkas, yaitu belanja kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

Pemerintah daerah juga harus mengurangi anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen.

Kemudian, Presiden memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra kerjanya di DPR untuk mendapat persetujuan.

Identifikasi rencana efisiensi anggaran kementerian/lembaga terdiri dari enam pos belanja operasional dan non operasional.

Yaitu, belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Efisiensi anggaran dikecualikan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial untuk masyarakat.(rid/iss)