Pemerintah Komitmen Perbaiki Sistem Produksi untuk Mengurangi Impor Garam
Kamis, 19 Oktober 2023 | 15:00 WIB
Larangan impor garam yang beberapa waktu lalu diterbitkan oleh pemerintah, disebut Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai momen peningkatan kinerja yang harus dimanfaatkan oleh PT Garam.
“Saya sampaikan, ini adalah momentum yang datangnya sekali dalam satu fase kehidupan. Saya berharap PT Garam ini yang didirikan oleh Belanda bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik,” terang Trenggono usai memberikan arahan strategis pada komisaris PT Garam di Surabaya, Jumat (7/2/2025).
Trenggono melanjutkan, tujuan swasembada pangan yang dimaksudkan Prabowo Subianto Presiden, adalah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia agar lebih mandiri, khususnya di sektor pangan.
“Jadi ketahanan itu kan karbohidrat, protein, garam itu juga bagian dari rasa, kita harus punya kemandirian,” tambahnya.
Trenggono mengungkapkan bahwa selama ini garam di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yakni, untuk konsumsi dan farmasi.
Jumlah ini, lanjutnya, jika dikalkulasi akan memunculkan angka yang sangat besar. “Jumlahnya cukup besar, kalau dihitung kurang lebih hampir mencapai lima juta, kalau dikalkulasi itu nilainya juga triliunan,” ungkapnya.
Sementara yang diproduksi oleh PT Garam dan masyarakat yang bergerak di pemrosesan garam seperti di wilayah Pantura, Jawa barat hanya garam konsumsi, selebihnya adalah impor.
“Sudah puluhan tahun yang menikmati asinnya garam ini adalah importir garam dari luar. Untuk itu, saya tantang pak Abraham. Momentum kali ini datang dan kebetulan saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan saya ambil. Saya minta kepada bapak Menko Pangan, garam tidak boleh lagi dibagi menjadi garam industri maka referensinya adalah industri lalu kemudian konsumsi referensi adalah menteri KKP,” jelasnya.
Trenggono mendorong agar PT Garam melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dengan pelaku usaha dan stakeholder lainnya.
“Sekali lagi jangan pernah selalu berpikir bekerja sendiri. Banyak pelaku-pelaku usaha juga yang harus digandeng dan bisa bekerja sama sehingga ini menjadi sebuah kekuatan sentral di bidang industri pergaraman,” tegas Sakti Wahyu Trenggono.
Agar kinerja industri pergaraman nasional menjadi terarah dan terukur, pemerintah akan membangun modelling di titik yang paling strategis, yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai tahun ini dengan kualitas garam yang diperkirakan bisa melampaui kadar NaCl 97%.
Sementara itu, Abraham Mose Direktur Utama PT Garam mengatakan akan terus mendorong percepatan swasembada garam dengan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada kepentingan nasional.
Salah satu upaya adalah mendorong revisi Peraturan Presiden agar lebih menguntungkan PT Garam dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami mengharapkan dukungan serta arahan dari seluruh pemangku kepentingan agar perjalanan menuju swasembada garam dapat berjalan lancar. Dengan masuknya garam ke dalam neraca pangan nasional sebagai bahan pokok strategis, kami optimistis bahwa percepatan swasembada pangan Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan,” tandasnya.
Sebagai informasi, berdasar data Badan Pusat Statistik 2023, kebutuhan garam nasional mencapai 4,9 juta ton. Sementara kebutuhan garam untuk industri CAP berkisar 2,5 juta-2,9 juta ton, sehingga untuk membebaskan impor garam di luar CAP dibutuhkan produksi garam nasional 2 juta hingga 2,5 juta ton lagi.
Untuk itu, dalam Rapat Kerja (Raker) perdana Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI, 6 November 2024, KKP menargetkan produksi garam nasional pada 2025 sebesar 2,25 juta ton.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pelarangan impor garam mulai tahun 2025. Percepatan ini dilakukan agar target pemerintah swasembada garam nasional di tahun 2027.(kir/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
