Kemenkes Lakukan Realokasi Dana untuk Respons Efisiensi Anggaran

Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan mengatakan pihaknya akan melakukan realokasi dana guna kelancaran sejumlah program layanan kesehatan, setelah efisiensi anggaran Kemenkes sebesar Rp19,6 triliun disetujui oleh DPR.

“Kita tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan, tetapi kita harus melakukan penghematan karena memang oportunitas melakukan penghematan,” kata Budi di Jakarta, Kamis (6/2/2025) yang dilansir Antara.

Dia mengatakan setelah angka itu ditetapkan, pihaknya akan melihat realisasi program-program selama enam bulan ke depan untuk menentukan apakah tambahan anggaran diperlukan.

Menkes mencontohkan pada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dari target 280 juta orang, anggaran yang dikeluarkan cukup untuk pemeriksaan bagi 200 juta orang.

Menurutnya, hal ini berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, Menkes menilai tidak mungkin seluruh warga Indonesia memanfaatkan fasilitas ini di tahun pertama program karena pasti ada yang takut mengetahui hasil pemeriksaannya.

Kedua, kata Budi, mereka optimistis dapat mencapai angka 200 juta, karena saat vaksinasi Covid-19, mereka dapat menjangkau masyarakat sebanyak itu.

Dia menyebutkan PKG tidak bersifat wajib. Jika pada saat implementasinya ternyata yang memanfaatkan fasilitas hanya 100 juta-190 juta orang, maka anggarannya bisa dihemat.

“Jadi intinya anggaran ini, kita lihat dulu selama enam bulan realisasinya seperti apa. Karena kalau toh pun memang ada kekurangan, dan kekurangan ini penting buat masyarakat, saya yakin Pak Presiden dan Ibu Menteri (Keuangan) pasti akan kasih,” katanya.

Efisiensi anggaran tersebut, katanya, juga sudah diperhitungkan terkait stok vaksin dan obat.

“Karena vaksin dan obat itu kan ada stock juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, oh sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan,” katanya.

Alasan adanya stok dua bulan, katanya, adalah karena anggaran yang diberikan baru dapat ditarik pada Maret, sehingga suplai tersebut dipenuhi hingga penarikan itu.

Pada Rabu (5/2/2025), Budi menyebutkan bahwa salah satu hal yang dilakukan efisiensi di kementeriannya ialah terkait dengan perjalanan dinas.

Secara keseluruhan Budi menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial.

Sementara untuk program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis justru anggarannya akan disesuaikan agar bisa mencukupi kelancaran program tersebut.

Sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden RI secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan menjelaskan Prabowo Subianto Presiden menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud. (ant/bel/bil/ham)