Kisruh Soal Distribusi LPG 3 Kg, Komisi XII Segera Panggil Bahlil

Komisi XII DPR RI mengagendakan pemanggilan Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusul terjadinya kekisruhan dan antrean panjang masyarakat yang akan membeli LPG 3 Kg.

Hal ini ditegaskan Sugeng Suparwoto Ketua Komisi XII DPR RI dalam konferensi pers di ruang Komisi, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Ya, akan kami agendakan segera. Kenapa? Ini menyangkut banyak aspek di bidang energi dan kita akan segera panggil apakah tata kelola tadi misalnya tentang migas (LPG) apakah sudah tuntas,” tegas Sugeng yang didampingi pimpinan Komisi XII dan anggota lainnya.

Sugeng mengaku kalau kebijakan menteri ESDM yang menghapus pengecer untuk penjualan LPG 3 Kg, tidak pernah dibahas sebelumnya di Komisi XII.

“Sebagaimana kita ketahui, Kementerian ESDM tiba-tiba mengeluarkan kebijakan per 1 Februari 2025, pengecer dihapus dari mata rantai atau tata kelola distribusi LPG 3 kg yang merupakan barang subsidi,” kata dia.

Menurut Sugeng, kebijakan itu bermaksud baik, karena untuk mengidentifikasi sedemikian rupa tingkat penyimpangan yang ada di bawah. Hal ini karena di tingkat pengecer ternyata barang itu menjadi tidak terkontrol baik harganya maupun siapa yang membeli, padahal ini (LPG 3 Kg) barang subsidi.

Hanya saja, lanjut Sugeng, kebijakan yang diambil itu sangat mendadak, tidak melalui exercise lapangan, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung yakni pengecer.

“Subsidi LPG di APBN itu adalah Rp87 triliun termasuk besar di antara subsidi energi yang berjumlah Rp203 triliun di APBN tahun 2025 ,” ungkapnya.

“Pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi. Dipotong sedemikian rupa, cepat tanpa melalui persiapan yang lain, maka terjadilah kekacauan sehingga masyarakat yang memerlukan LPG 3 kg itu lantas menyerbu pangkalan. Dengan kemampuan pangkalan dalam kontek melayani mungkin pastinya tidak sempurna, sehingga terjadi panic buying yang kesannya adalah LPG 3 Kg hilang di pasaran,” tegasnya.

Sedangkan secara volume, kata Sugeng, sebetulnya tetap, tetapi mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panic buying, sehingga terjadilah antri panjang.

“Karena tadi, mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain,* ungkapnya.

Sugeng mengatakan, Komisi XII menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Prabowo Presiden karena telah memulihkan kembali LPG 3 Kg disalurkan melalui pengecer atau saat ini disebut sebagai sub pangkalan.

“Jadi kita terima kasih bahwa telah dipulihkan kembali oleh pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru dalam utamanya 3 hari terakhir ini Insyaallah mudah-mudahan sudah kembali normal,” terangnya.

Kata Sugeng, Komisi XII mengkritik kepada Kementerian ESDM selaku regulator dan juga pembuat kebijakan agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan sebagainya kalau mau melakukan, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti kemarin itu tentang LPg 3 Kg,” pungkasnya. (faz/ham)