KSAU Ikuti Kebijakan Mabes TNI soal Prajurit Disabilitas dan Tentara Siber

Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) mengatakan bahwa pihaknya mengikuti kebijakan Markas Besar TNI perekrutan penyandang disabilitas menjadi prajurit atau masyarakat sipil menjadi tentara siber.

“Untuk rekrutmen personel TNI, kami mengikuti kebijakan dari Mabes TNI. Jadi, nanti bagaimana ditempatkan di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, selama seleksi itu dilaksanakan di Mabes TNI, kami akan menerima personel-personel tersebut,” kata Tonny usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI AU di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan kalau kebijakan tersebut terealisasi, maka masyarakat sipil yang menjadi tentara siber di TNI AU dapat dididik pada Skuadron Pendidikan 506 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Kemampuan lulusan Skuadron Pendidikan 506 ini sudah kualifikasi setara dengan kemampuan standar nasional. Kami sudah bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ujarnya dikutip dari Antara, Senin.

Ia juga menjelaskan bahwa TNI AU membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi tentara siber sesuai kebijakan dari Mabes TNI.

“Personelnya disabilitas enggak masalah. Kami mengikuti dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Mabes TNI,” katanya.

Sebelumnya, Jenderal TNI Agus Subiyanto Panglima TNI mengatakan bahwa pihaknya berencana membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota TNI.

Agus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025), menjelaskan ide tersebut datang ketika dirinya melihat jajaran Polri telah memberlakukan hal yang sama, yakni membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Selain itu, dia mengungkapkan rencana merekrut warga sipil yang berkemampuan khusus di bidang siber untuk mempermudah kerja-kerja penanganan serangan siber.(ant/nis/bil/ipg)