Prof Jusuf Irianto Guru Besar Departemen Administrasi Publik Universitas Airlangga (Unair) menyebut ada dua perkara yang perlu diselesaikan soal patroli dan pengawalan (patwal), yang beberapa waktu belakangan menjadi kehebohan.
“Pertama adalah dari segi hukum seperti peraturannya yang saya rasa perlu direvisi. Kemudian yang kedua, adalah etika sosial dan moralitas,” terangnya, Senin (3/1/2025).
Jusuf menjelaskan, selama ini masyarakat mulai merasa jenuh dengan ulah oknum yang menggunakan patwal agar bisa dibukakan jalan.
Dia kemudian menyinggung satu kasus, di mana ambulans tidak membawa penumpang tapi minta diberikan jalan dengan menyalakan sirine.
“Nah, ini kondisi masyarakat yang sudah terlalu jenuh ya, lalu ada ulah beberapa oknum, sehingga ini memang sepertinya terkait juga dengan etika,” ungkapnya.
Sementara soal usulan terkait patwal hanya untuk presiden dan wakil presiden jadi dirumuskan, Jusuf menilai perlu dilakukan diskusi publik dengan melibatkan pakar dan tokoh masyarakat.
“Karena menurut saya, jika patwal hanya diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden saja, bagaimana nanti dengan pejabat tingkat menteri? Saya kira, itu perlu ditinjau lagi,” jelasnya.
Jika patwal hanya untuk presiden dan wakil presiden, lanjut Jusuf, tugas menteri hingga pejabat lain bisa saja terganggu. Terlebih harus perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pengawalan.
“Jadi kita harus bijaksana ya. Nah, kecuali kalau itu urusannya personal ya, itu jadi lain lagi, maka ini sudah masuk rana etika dan personalitas tadi,” tandasnya. (kir/bil/ham)