Masyarakat Bisa Cek Kesehatan Mental Gratis, Begini Cara Mengaksesnya!

Pemerintah pada Februari ini segera menerapkan program cek kesehatan mental gratis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan (Menkes) RI menjelaskan skema dan tata cara melakukannya.

“Kalau dulu Covid-19 ada aplikasi Peduli Lindungi, saya imbau sekarang untuk unduh aplikasi SATUSEHAT dari sekarang,” kata Menkes, Minggu (2/2/2025).

“Karena di sana bisa daftar, pilih puskesmasnya di mana, dan waktunya kapan. Hasilnya pun nanti akan dikirim secara digital lewat aplikasi SATUSEHAT,” terang Menkes dilansir dari Antara.

Budi menjelaskan, skrining kesehatan mental gratis ini terbagi menjadi dua program, yakni untuk usia sekolah dan di luar usia sekolah (di bawah maupun di atas usia sekolah).

Pemeriksaan kesehatan mental untuk usia sekolah akan dilakukan di sekolah setiap ajaran baru dimulai.

Sementara di luar usia sekolah dapat melakukannya melalui aplikasi, diawali dari pendaftaran hingga pemilihan jadwal skrining.

Pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik swasta yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.

Lebih lanjut, jadwal pemeriksaan untuk luar usia sekolah dilakukan pada tanggal ulang tahun tiap orang ditambah satu bulan.

“Waktu pemeriksaannya pada saat ulang tahunnya mereka plus satu bulan, jadi misal yang ulang tahunnya Januari Februari Maret itu boleh sampai April. Ketika datang ke fasilitas kesehatannya hanya bawa KTP,” jelas Budi.

Menkes mengungkap, skrining akan diberikan dalam bentuk kuesioner yang dapat mengindikasikan adanya gangguan kesehatan jiwa atau mental.

Perlu dicatat, skrining tersebut merupakan pemeriksaan awal untuk mengungkap adanya indikasi gangguan kesehatan mental, di mana diagnosis lebih lanjut tetap dibutuhkan untuk mendiagnosa gangguan spesifik yang dialami.

Menkes menambahkan bahwa ia sedang mendiskusikan tanggal resmi dibukanya skrining ini dengan Prabowo Subianto Presiden dan tiap kepala daerah. (ant/saf/ham)