Forum Sekolah Swasta Surabaya Setuju Rencana Pemerintah Gratiskan Biaya Bagi Siswa Gagal Masuk Negeri

Forum sekolah swasta Kota Surabaya setuju atas rencana pemerintah untuk menggratiskan biaya bagi siswa yang gagal masuk ke sekolah negeri, lalu beralih ke swasta.

Achmad Zaini Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Swasta Kota Surabaya menyebut, sudah mendengar rencana itu meski belum ada petunjuk pelaksanaan secara resmi.

“Kami sangat setuju, tapi karena belum ada juklak belum bisa komentar,” katanya dihubungi suarasurabaya.net, Jumat (31/1/2025).

Tapi menurutnya, harus ada bantuan atau intervensi lain selain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada.

“Dari pemkot (dana BOS) sudah ada sejauh ini. Untuk siswa MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sudah digratiskan,” imbuhnya.

Sejauh ini penggratisan siswa tidak mampu sudah dilakukan sekolah swasta penerima dana bantuan dari pemkot, dengan jumlah 5-10 persen dari keseluruhan siswa tiap sekolah.

“(Yang menerima dana bantuan) dari 300 SD swasta, hampir semua. Hanya enggak sampai 10 persen yang tidak menerima dana bantuan,” paparnya.

Hal senada disampaikan Erwin Darmogo Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya. Menurutnya rencana itu betul-betul perlu dikaji dengan matang. Alasannya, penggratisan hanya pantas diterima siswa tidak mampu.

“Kalau bagi yang mampu ya harus bayar lah karena kan mahal. Di negeri pun tidak ada yang gratis,” ucapnya.

Selama ini sudah ada kuota siswa kurang mampu yang diterima di SMP swasta dengan bantuan pemerintah.

“Jadi yang sudah berjalan selama ini, masing-masing sekolah swasta punya kuota siswa gakin (keluarga miskin). Jumlah variasi ada yang 1, 2, 10, 20, sesuai kemampuan,” imbuhnya.

Pembiayaan dari pemerintah daerah (pemda) itu pun menurutnya tidak mengakomodir semua keperluan. Pelaksananya, separuh dari total 252 SMP swasta yang ada, karena menerima dana bantuan pemerintah.

“Masukan ke pusat supaya jangan asal memberi pernyataan membuat masyarakat bingung,” tandasnya.

Diketahui, Atip Latipulhayat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) menyebut siswa yang tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025/2026 akan dialihkan ke sekolah swasta. Terkait pembiayaan, akan diatur dan dikelola masing-masing pemerintah daerah (Pemda). (lta/bil/ipg)