Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Jampi PMII) Jatim mengklaim telah melaporkan penyampai fatwa fardhu ain (wajib) untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa ke Polda Jatim.
Abdul Hamid Ketua JAMPI mengatakan, fatwa itu wujud ujaran kebencian, karena di dalamnya termuat pernyataan jika umat Islam memilih Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno sama dengan berkhianat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
“Kami melaporkan ini dengan membawa sejumlah barang bukti tentang dugaan adanya tindak pidana ujaran kebencian,” kata Abdul Hamid dalam keterangan pers yang diterima suarasurabaya.net, Rabu (13/6/2018).
Abdul Hamid mengatakan, beberapa barang bukti yang mereka bawa antara lain berupa foto, rekaman percakapan, serta surat fatwa yang kini menuai pro dan kontra masyarakat, selain menjadi perbincangan warganet.
Hamid menjelaskan, fatwa yang juga termuat dalam surat bernomor 1/SF-FA/6/2018 itu terlontar dalam pertemuan sejumlah ulama di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, yang diasuh KH Asep Saifuddin Chalim, 3 Juni lalu.
Menurutnya, pertemuan itu dia yakini juga dihadiri oleh Khofifah Indar Parawansa selaku Calon Gubernur Jatim Nomor Urut Satu.
“Barang bukti kami juga menunjukkan kehadiran Ibu Khofifah dalam pertemuan itu,” kata Hamid.
Menurutnya, fatwa itu tidak akan berbuntut panjang seperti yang mereka laporkan jika tidak menyebutkan nama seseorang, atau nama salah satu calon gubernur, yakni Gus Ipul.
“Unsur pidananya, karena beliau, dalam hal ini Kiai Asep, sudah menyebut nama Gus Ipul. Ini kan sama saja dengan pembunuhan karakter,” kata Hamid.
Yang juga fatal, kata dia, dalam pertemuan di Mojokerto itu juga disampaikan bahwa Gus Ipul tidak pernah terdengar mengutip ayat-ayat suci Alquran.
“Padahal di mana-mana Gus Ipul tak terhitung jumlahnya memberi tausiyah yang di dalamnya mengutip ayat suci Alquran,” ujarnya.
Abdul Hamid menyebut, fatwa fardhu ain memilih Khofifah itu telah membuat heboh publik, dan berpotensi memecah- belah umat.
“Kami mendapat keluhan, umat resah, karena jika tidak memilih Khofifah-Emil, maka berdosa, karena ada pernyataan mengkhianati Allah SWT dan Rasulullah jika tidak mendukung Bu Khofifah,” kata dia.
Dia juga menyebutkan keluarnya fatwa itu sebagai kemunduran demokrasi. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk bebas memilih siapapun.
Sementara itu, Kombes Pol Frans Barung Mangera Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, Rabu ini memang ada beberapa anggota Jampi PMII yang datang ke Mapolda Jatim.
“Tapi sifatnya hanya konsultasi. Kami arahkan agar mereka melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jatim, tapi sampai saat ini belum ada masuk di Ditreskrimsus. Mungkin besok, ya,” katanya ketika dikonfirmasi suarasurabaya.net, Rabu sore. (den/dwi/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
