
Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) Universitas Airlangga (Unair) mengungkap, masyarakat Indonesia menganggap pemberian gratifikasi bagian dari ucapan rasa terima kasih, tradisi, hingga menjaga relasi.
Hasil itu, diungkap melalui penelitian AILG Unair terkait sikap toleransi masyarakat Indonesia terhadap korupsi yang melibatkan ratusan ribu responden secara nasional.
“Ucapan terima kasih sebanyak 45 persen, membangun relasi 14,6 persen dan untuk mendapat perlakuan khusus 17,4 persen. Uang tunai, medium paling sering digunakan untuk memberikan gratifikasi,” kata Eko Supeno Chairman AILG, pada Jumat (24/1/2025).
Dalam penelitiannya, tercatat sebanyak 50,1 persen pemberian gratifikasi terjadi atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Ia memaparkan, sembilan dari 10 masyarakat pernah melakukan gratifikasi setidaknya 1 kali.
Kemudian, 98,3 persen masyarakat pernah memberikan gratifikasi dengan nilai kurang lebih Rp100 ribu. Lalu, 43,4 persen pemberian gratifikasi dari masyarakat untuk mendapatkan kemudahan layanan terjadi lebih dari 1 kali.
Sebanyak 58,7 persen pemberian gratifikasi dari masyarakat terjadi dengan kesepakatan untuk mendapatkan kemudahan pelayanan. Sementara untuk pemberian tanpa kesepakatan berdasarkan keperluan, secara dominan dilakukan untuk urusan pekerjaan atau kantor, dengan persentase mencapai 52,6 persen.
Mohammad Nasih Rektor Unair mengatakan bahwa gratifikasi masih menjadi persoalan serius, dan perlu mendapat perhatian lebih. Apalagi, gratifikasi saat ini dilakukan dengan biasa dan punya berbagai macam alasan dan tujuan.
“Termasuk yang sudah ada kesepakatan di awal, jumlahnya juga masih sangat-sangat besar,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti bahwa pemerintah dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi masih rentan terhadap korupsi. “Cukup mencengangkan, artinya kalau kita ngomong warna ya warnanya agak-agak merah dan bukan hijau,” bebernya.
Atas temuan dalam penelitian tersebut, pihaknya memastikan akan terus melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang bisa memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.
Sehingga, masyarakat juga paham untuk bisa bersama-sama mengatasi masalah tersebut. “Banyak persoalan yang harus kita diatasi, mulai dari soal kemiskinan, soal kesejahteraan, kesehatan, termasuk salah satunya juga soal korupsi,” pungkasnya. (ris/bil/ham)