Pembangunan IKN Tetap Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo

Prabowo Subianto Presiden, siang hari ini, Selasa (21/1/2025), memimpin Rapat Kabinet Terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam keterangannya sesudah rapat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengatakan, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah, mengacu pada garis waktu (timeline) dan tahapan yang sudah ditetapkan.

“Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN akan kami lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujarnya.

AHY menjelaskan, pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep Ibu Kota Politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif.

Hal itu, lanjut AHY, sesuai dengan visi Prabowo Presiden untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

Kalau lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah siap di IKN, maka semua tugas dan kegiatan politik baik yang sifatnya harian maupun strategis bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana. Sehingga, kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” imbuhnya.

Kemudian, AHY menyebut dalam rapat itu Presiden bersama para menteri terkait juga membahas sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN, melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Pemerintah berharap sektor swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dalam proyek pembangunan IKN.

Di tempat yang sama, Basuki Hadimuljono Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melaporkan, pada tahap awal (2022-2024), Pemerintah sudah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN.

Anggaran sebanyak itu antara lain untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.

Lalu, investasi swasta sebanyak Rp58,41 triliun berhasil diberdayakan sampai September 2024.

“Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan grounbreaking tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke-9 agar tidak sekadar groundbreaking tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya,” ucap Basuki.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN menyebut Prabowo Presiden sudah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN tahun 2028.

Rencananya, RI 1 mulai berkantor di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tanggal 17 Agustus 2028 mendatang. (rid/ipg)