Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Tahun Pertama Program Pemerintahan Prabowo Subianto

Puan Maharani Ketua DPR RI membuka masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 setelah anggota dewan menjalani masa reses. Dalam pidato pembukaan masa sidang DPR ini, Puan menyoroti sejumlah isu termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mulai dijalankan Pemerintah.

Pembukaan masa sidang DPR digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Puan kemudian menyebut masa persidangan DPR ini akan bersamaan dengan pelaksanaan tahun pertama program pemerintahan Prabowo Subianto Presiden.

“Sebagaimana lazimnya, pemerintahan baru akan menjalankan berbagai program
yang menjadi inisiatif baru dan penguatan-penguatan dari keberlanjutan berbagai program pemerintahan sebelumnya,” jelas Puan.

Puan mengatakan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama mitra kerja Pemerintah harus memiliki arah yang sama di setiap upaya, kebijakan dan program yaitu mengutamakan kepentingan rakyat demi menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia.

“Rakyatlah yang menjadi tujuan, sehingga rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat paling besar dari seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan/atau ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional,” tegasnya.

Memasuki Masa Awal Persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, Puan merinci sejumlah agenda legislasi DPR yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada Prolegnas kali ini, terdapat 41 RUU Prioritas Tahun 2025, dan 6 di antaranya merupakan Rancangan Undang Undang carry over dari DPR RI periode sebelumnya.

Dalam fungsi anggaran DPR, Puan menyebut Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama APBN Pemerintahan Prabowo Presiden.

“Setiap program Pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat,” kata Puan.

Pada masa reses Persidangan I yang lalu, Puan menyebut rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025.

“Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta/jamaah haji,” ucap Puan.

Puan menyampaikan harapannya agar rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.(faz/iss)